Batanghari – Bupati Muhammad Fadhil Arief menghadiri serta membuka acara forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2024.
Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batang Hari, Jalan Jendral Sudirman Muara Bulian, Selasa (28/02/2023) dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, para Kepala OPD, Camat dan Ketua Organisasi se-Kabupaten Batang Hari.
Dalam sambutannya Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan perihal terkait RKPD, bagaimana perencanaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat besar.
“APBD Kabupaten Batang Hari ini milik rakyat, dititipkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik dan hasilnya dirasakan kembali oleh masyarakat,” kata Bupati.
Seiring dengan itu semua, timbullah aturan-aturan lain, tentang perencanaan, otonomi daerah, pemerintah daerah, Pemilukada dan Pemilu.
“Diformulakanlah ini, maka terbitlah RPJMD Kabupaten Batang Hari tahun 2021-2026 yang disahkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Batang Hari,” ujarnya.
“Intinya RPJMD itu adalah simpulan dari janji politik calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang sudah diserahkan ke KPU pada saat mendaftarkan diri, diurailah itu menjadi sebuah APBD,” tuturnya.
RPJMD merupakan koridor pembangunan selama masa jabatan itu berlangsung.
“Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka dibagilah pertahap namanya RKPD yang dibagi setiap tahunnya. Digabungkan seluruh RKPD itu menjadi RPJMD,” sebutnya.
Dikatakan Bupati Fadhil, seiring waktu berjalan undang-undang Pemilukada mengalami perubahan yang sampai saat ini, masih dianggap bahwa Pilkada itu akan terjadi di tahun 2024.
“Sehingga masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tidak akan sampai 4 tahun, sementara RPJMD nya tetap 5 tahun,” ucapnya.
Untuk dapat memenuhi janji yang telah diucapkan kepada masyarakat, Bupati Batang Hari melakukan
“Bagaimana ini dikompres, akselerasi, dilakukan sumber pendapatan baru, efisiensi, efektivitas sehingga janji yang harus dipenuhi 5 tahun itu dikompres ditepati selama 3 tahun,” kata Bupati.
Resikonya apa pasti ada pihak yang dikorbankan contohnya kawan-kawan ASN, SPPD yang sebelumnya 23 milyar setahun hanya 8 miliar. Saya terimakasih kepada seluruh.
