Baca Jambi – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat I Tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun 2021, Senin (18/04/2022).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, didampingi Wakil Ketua I Aang Purnama, SE dan Wakil Ketua II Syahrial Gunawan, SE dan para anggota DPRD Sarolangun.
Dari jajaran eksekutif, hadir langsung Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, Para staf ahli Bupati dan asisten serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Dikarenakan berdasarkan absensi anggota DPRD yang hari berjumlah 21 orang, sehingga quorum pun tercapai dan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari memulai rapat paripurna DPRD Sarolangun tersebut.
Iapun meminta fraksi-fraksi DPRD Sarolangun yang berjumlah delapan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksi melalui juru bicara masing-masing.
Kedelapan fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.
“Karena telah memulai quorum, maka skorsing saya cabut dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2021 dimulai,” katanya.
Berikut Pandangan Umum Fraksi DPRD Sarolangun terhadap LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2021.
Fraksi Golkar
Pandangan umum fraksi Golkar ini disampaikan langsung oleh juru bicara Drs H Fahrul Rozi, M.Si. ia mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD sarolangun atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi, begitu juga dengan Bupati Sarolangun yang telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2021 ke DPRD Sarolangun untuk dibahas.
Menurutnya Penyusuan LKPJ Bupati Sarolangun didasari atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
“Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi yang tinggi yang telah menyusun LKPJ Bupati Sarolangun dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Covid-19 telah berdampak terhadap penurunan berbagai sektor dan kami mengapresiasi realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp 1,144 Triliun,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 ada 25 Indikator sebagai alat ukur untuk mencapai keberhasilan, namun yang sudah tercapai baru 14 indikator.
Kemudian Realisasi belanja tahun 2021 dari target sebesar Rp 1,97 triliun, dan trealisasi Rp 1,03 Tirliun lebih. “Jadi apa kendala OPD tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut. Kami juga mempertanyakan 11 indikator belum tercapai ini bagaimana,” katanya.
Fraksi Golkar juga berharap Seluruh OPD untuk melakukan perencanaan kegiatan agar lebih dimatangkan lagi perencanaan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Meminta penjelasan kepada BKPSDM Sarolangun sejauh mana pelaksanaan diklatpim di lingkungan Pemkab Sarolangun Dan berapa jumlah pegawai diklatpim yang sudah dilakukan.
“Minta penjelasan RSUD Sarolangun terkait alat PCR bantuan Pemprov Jambi, Minta dinas PUPR untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, Minta satpol PP meningkatkan pengamanan di lingkungan kantor pemkab Sarolangun. Kegiatan penertiban pasar agar koordinasi dilakukan lebih ditingkatkan lagi. Pengelolaan sampah agar lebih diperhatikan lagi, seperti TPS di depan Kantor Perpustakaan daerah, sampah berserakan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan
Disampaikan juru Bicara Fraksi PDIP Heldawati Nadeak, A.md mengapresiasi bupati Sarolangun yang telah menyampaikan LKPJ Tahun 2021 sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Fraksi Demokrat
Melului juri bicara Ronald Pasaribu, A.md juga mengapresiasi atas kerja keras dan upaya maksimal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah berjalan dengan baik dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih.
“Kami menyarankan agar kedepan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan PAD Kabupaten Sarolangun, Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Meminta dinas terkait untuk melakukan uji sampel limbah secara berkala di perusahaan,” katanya.
Fraksi PKS
Berbeda dengan fraksi lainnya, Juru bicara Fraksi PKS Fadlan Kholiq,SE,Sy, M.Si dalam pandangan umum fraksi memberikan beberapa catatan penting sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Pada prinsipnya, fraksi PKS memberikan saran pendapat sebagai wujud rasa cinta dan kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita untuk pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan selalu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kami minta penjelasan selisih silpa belanja pegawai di seluruh OPD tahun 2021 mencapai Rp 44 Miliar lebih, yang mana pada tahun 2021 kita tidak bisa membayar gaji tenaga honorer dan TPP sementara ada Silpa yang mencapai Rp 44 Miliar,” katanya.
Selain itu, Fadlan Kholiq juga meminta agar pihak eksekutif tetap membayarkan gaji honorer satu bulan yang dijanjikan dibayar awal tahun 2022, karena janji tersebut disampaikan pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2021 lalu. Faksi PKs juga meminta peningkatan kualitas SDM khusus operator sekolah karena adanya anggaran DAK yang tidak terlaksana sehingga dikembalikan ke khas negara.
“Perda CSR, perda arsiparis, Perda Tibum, yang sampai saat ini belum ada dilaksanakan bahkan sosialisasi belum ada padahal perda itu disahkan tahun 2020. Fraksi PKS melihat LKPJ Bupati Sarolangun agar meningkatkan pelaksanaan diklatpim II dan III,” katanya.
Fraksi PPP
M Zabidi selalu juru bicara mengatakan agar pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap fokus dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi masyarakat sarolangun.
“Meminta pelaksanaan pembangunan daerah dengan melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kami sampaikan agar dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan yang lebih baik,” katanya.
Fraksi PAN
Disampaikan langsung oleh Juru Bicara Ade Saputra, SE, yang mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Sarolangun yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mempertanyakan pembayaran gaji honorer tahun 2021 sebanyak 4500 orang dibayarkan bulan Maret. Meminta semua OPD dapat meningkatkan pad dengan cara menggali potensi yang ada di Kabupaten Sarolangun.
“Menyarankan kepada pemkab Sarolangun untuk menertibkan bangunan liar yang masuk dalam DMJ di kecamatan Pelawan-Singkut,” katanya.
Fraksi Gerindra
Terakhir, fraksi Gerindra yang disampaikan Juru bicara Abdul Basid, SH, mengatakan bahwa pihaknya masih menemukan adanya keluhan masyarakat atas pelayanan kesehatan di RSUD Sarolangun. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pengelolaan retribusi sampah dan retribusi parkir lebih ditingkatkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Kami meminta kepada BPPRD lebih optimal dalam pemungutan pajak kios dan ruko milik Pemda,” katanya.
Usai penyampaian pandangan Umum Fraksi tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari yang memimpin jalannya persidangan mengucapkan terima kasih kepada masing-masing juru bicara fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi tersebut untuk disampaikan kepada pihak eksekutif dalam rangka dasar pertimbangan untuk jawaban eksekutif pada rapat paripurna selanjutnya.
“Dalam kesempatan saya kembali untuk mengundang bapak/ibu sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2021 pada hari Rabu, 20 April 2022 pukul 10.00 wib, dan sidang paripurna saya skor,” katanya. (Jhontrex)
