Baca Jambi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing, serta kontribusinya bagi pembangunan sosial dan ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh menyampaikan bahwa sesuai dengan konsep transformasi perbankan syariah pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, perbankan syariah didorong untuk memiliki karakteristik yang kuat dengan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan terus mengawal transformasi perbankan syariah untuk bergerak maju dari perbankan syariah yang bersifat alternatif dari bank konvensional (Shari’ah-compliant Banking), menuju perbankan syariah yang memiliki keunikan model bisnis dan juga memberikan socio-economic impact (Shari’ah-based Banking),” kata Dian, Jumat (25/10).
Menurutnya, untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, perbankan syariah harus berperan lebih dominan.
Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan double digit growth. Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun. Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. Di samping itu, ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.
Lebih lanjut, Dian menambahkan dalam jangka pendek, selama tahun 2024-2025, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah pada lima area yaitu konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, dan peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.
Pada kegiatan ini, Dian juga meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu:
- Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah;
- Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah; dan
- Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).
“Peluncuran pedoman produk ini merupakan bentuk konkrit dukungan OJK dalam mengembangkan keunikan dan diferensiasi produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional,” ujar Dian.
Saat ini telah terdapat beberapa bank syariah yang telah mengimplementasikan CWLD, yaitu KB Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB Syariah, UUS Bank Jatim, dan BPRS Hijra Alami. Sementara itu, beberapa bank syariah yang sedang dalam proses pengembangan CWLD, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Nagari, BPRS Artha Madani, BPRS Barokah Dana Sejahtera, dan BPRS Baktimakmur Indah.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh Safrizal Zakaria Ali, pimpinan perbankan syariah dan direktur utama bank induk konvensional sebagai bentuk dukungan OJK untuk mengembangkan ekonomi Aceh melalui peran perbankan syariah.
“Saya mengajak seluruh pelaku industri perbankan dan keuangan syariah untuk dapat terus menjadi katalisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh,” tambah Dian.
Pj. Gubernur Aceh Safrizal pada kesempatan tersebut menyambut baik atas dukungan yang selama ini diberikan OJK terhadap pengembangan perbankan syariah.
“Mudah-mudahan sektor perbankan syariah terus maju dan berkembang, dan kami sendiri Pemerintah Daerah akan terus memperbaiki pranata dan ketentuan yang diberlakukan kepada ekonomi syariah. Kami telah banyak punya aturan-aturan di antaranya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah,” tambahnya.
Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh juga didukung oleh rangkaian kegiatan lain (side events) yaitu Sharing Session Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan, Sosialisasi Pedoman Produk Perbankan Syariah, dan Sarasehan Perbankan Syariah. Ketiga kegiatan inimerupakan bentuk implementasi program kerja RP3SI.
Sharing Session Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan
Sharing session ini merupakan salah satu implementasi pilar ketiga RP3SI untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan.
Acara yang dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap, Senior Advisor Oliver Wyman Felia Salim, dan Kepala Program Studi Master of Finance in Sustainable Finance Universitas Islam Internasional Indonesia Rizky Wisnoentoro yang memaparkan pandangan terkait sustainable finance baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun relevansinya dengan perbankan syariah.
“Kami ingin bank syariah menjadi center of excellence di sektor keuangan, yang bisa memberikan layanan keuangan berprinsip syariah yang lebih inklusif, beretika, dan memberikan kemaslahatan bagi umat,” kata Dian.
Lebih lanjut Dian menyampaikan bahwa harapan ini sejalan dengan agenda SDGs yang juga secara umum bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia.
Tidak hanya kontribusi dari peningkatan pembiayaan di sektor ramah lingkungan, Dian mendorong bank syariah untuk melakukan inovasi untuk mengatasi isu-isu sosial, seperti ketimpangan dan lower middle income trap. Hal ini mendorong peran bank syariah yang lebih holistik dalam mendukung implementasi ESG, tidak hanya pada aspek environment, tapi juga di aspek social dan economy.
Forum yang dihadiri oleh pucuk pimpinan BUS, UUS, dan pimpinan bank induk konvensional ini menjadi sarana membuahkan pemahaman, pemikiran baru, dan konsep yang dapat diimplementasikan di industri perbankan syariah, terutama untuk meningkatkan perannya pada keuangan berkelanjutan.
Sosialisasi Pedoman Produk Perbankan Syariah
Sosialisasi pedoman produk perbankan syariah ini merupakan kegiatan penting untuk mendukung penguatan karakteristik perbankan syariah melalui keunikan produk sebagaimana tertuang dalam RP3SI.
Kegiatan yang dibuka oleh Pj. Gubernur Aceh Safrizal Zakaria Ali ini diselenggarakan oleh Bank Aceh Syariah di Pendopo Gubernur Aceh dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman pimpinan dan pejabat Bank Aceh terkait implementasi produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).
Pada kesempatan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa daya saing perbankan syariah harus dengan serius diperhatikan agar bisa bertransformasi menuju suatu diferensiasi dan keunikan di industri perbankan secara umum. Perbankan syariah diarahkan agar menghindari persaingan yang langsung (head-to-head competition) dengan perbankan konvensional yang notabene sudah lebih mapan.
Dalam upaya mendukung keunikan produk syariah tersebut, OJK telah mengembangkan CWLD sebagai produk bank syariah yang berbasis wakaf uang temporer. CWLD memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito yang pokoknya akan kembali setelah jangka waktu wakaf berakhir. Adapun bagi hasil deposito ini dapat langsung disalurkan untuk penerima manfaat wakaf.
CWLD diharapkan dapat menjadi produk unggulan perbankan syariah yang dapat membantu pengembangan ekonomi daerah dengan mengintegrasikan wakaf uang dalam produk bank syariah. Produk ini juga merupakan bentuk dukungan OJK untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia, sekaligus meningkatkan sinergi perbankan syariah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah.
Sarasehan Perbankan Syariah
Masih pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga kegiatan sarasehan perbankan syariah yang diinisiasi oleh Asbisindo, berlokasi di Landmark BSI Aceh. Forum sarasehan ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK beserta jajarannya, pimpinan BUS, UUS, dan pimpinan bank induk konvensional, serta perwakilan pengusaha Aceh.
Kegiatan ini merupakan forum koordinasi antara regulator, industri perbankan syariah, dan pelaku usaha untuk bertukar pikiran meningkatkan perannya dalam pengembangan perbankan syariah sekaligus membangun ekonomi Aceh.
“Forum ini menjadi ajang berdiskusi terkait evaluasi implementasi RP3SI, arah pengembangan, peluang dan tantangan ke depan,” buka Dian.
Koordinasi dan kerja sama yang telah dan akan dilakukan OJK bersama seluruh pemangku kepentingan merupakan bentuk dukungan industri perbankan syariah dan regulator untuk dapat semakin berkontribusi pada perekonomian nasional guna mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam visi RP3SI. (*)
