Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 berlangsung di Lapangan Parade Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa Sekda dan Kepala Bappeda merupakan bagian dari motor utama penggerak birokrasi di daerah. Ia meminta keduanya membangun sistem pemerintahan yang fokus pada tiga hal utama, yaitu penguatan kepemimpinan birokrasi, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.
Bima menjelaskan, Sekda dan Kepala Bappeda merupakan penyeimbang dari dinamika pemerintah pusat dan daerah. Hal ini termasuk dalam menghadapi dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujarnya.
Menurutnya, Sekda dan Kepala Bappeda merupakan birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan dari kepala daerah. Karena itu, peran keduanya sangat penting dalam melakukan sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Sekda juga bertugas menjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin andal di tingkat birokrasi, baik dari sisi integritas, kompetensi, maupun totalitas.
“Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin integritas dan totalitas, lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga, dirawat, maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya Sekda dan Kepala Bappeda memanfaatkan Rakor untuk membangun kerja sama lintas Pemda. Keduanya juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerahnya masing-masing.
Semangat kolaborasi ini seperti ditunjukkan oleh para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah sehingga terbiasa hidup dalam keberagaman.
“Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” tandasnya.
Sebagai tambahan informasi, Rakor ini berlangsung mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor. Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah. (tugas).
