Jambi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran penting pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut menjadi krusial mengingat Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen dalam lima tahun ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi delapan persen itu mensyaratkan daerah-daerah juga kuat. Daerah-daerah juga punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Bima saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu (21/5/2025).
Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi secara nasional penting diperhatikan karena berkaitan erat dengan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat secara konsisten. Karena itu, kontribusi daerah sangat menentukan dalam mewujudkan target tersebut.
Bima menegaskan, salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Jika kapasitas tersebut masih rendah, berarti kebijakan otonomi masih memerlukan penguatan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kapasitas fiskal daerah terbagi ke dalam tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara daerah dengan kapasitas sedang memiliki PAD yang relatif seimbang dengan dana transfer.
Adapun daerah dengan kapasitas fiskal rendah ditandai dengan PAD yang lebih kecil dibandingkan dana transfer pusat. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Efisiensi anggaran itu adalah memindahkan anggaran yang tadinya dialokasikan untuk hal yang tidak substantif dan produktif, menjadi anggaran yang produktif,” jelasnya.
Agar tidak salah dalam memaknai arti dan tujuan efisiensi anggaran, Bima mengimbau Pemda untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Di sisi internal, Pemda juga perlu memperkuat koordinasi guna menentukan anggaran yang perlu direalokasi. Ia menekankan, efisiensi harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah.
“Tentu perlu komunikasi, koordinasi. Dan pergeseran itu silakan dilakukan setelah tentunya menyelaraskan dengan RPJMD ini supaya nyambung semua,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bima berharap Pemda mampu memahami dan menjabarkan arahan Presiden dalam penyusunan program. Arahan tersebut menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
“Sederhana, rakyat bisa makan, rakyat sehat, rakyat bisa sekolah, rakyat bisa bekerja. Betul-betul simpel dan sederhana, tetapi sangat filosofis,” pungkasnya. (iqbal).
