Banjarmasin – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat dan proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Pemda diminta meninggalkan pola pengelolaan anggaran yang tidak menghasilkan output yang jelas. Salah satunya dengan merasionalisasi anggaran birokrasi yang besar, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Pola tersebut hanya mempersempit ruang fiskal tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (3/12/2025).
Wiyagus menekankan pentingnya Pemda lebih cermat dan selektif dalam menetapkan prioritas anggaran. Ia menegaskan bahwa belanja perlu diarahkan pada program prioritas, penyelesaian masalah, dan target pembangunan yang terukur. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan nilai tambah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta kinerja pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian. Karena itu, Pemda perlu mengoptimalkan belanja daerah untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga—yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional—sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Kami harapkan seluruh pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan alokasi anggaran yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyoroti bencana alam yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Ia berharap peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi Pemda lain agar semakin serius menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua pembangunan tidak boleh hanya sekadar mengejar target belanja, tetapi wajib memuliakan lingkungan demi keselamatan rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wiyagus meneruskan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar daerah terus waspada dan mengikuti petunjuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi di berbagai wilayah Kalimantan dan sekitarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini; serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. (tugas).
