Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kembali agar penetapan alokasi anggaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah harus mengikuti peraturan yang ditetapkan.
“Anggaran APIP melalui Inspektorat Daerah harus sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi,”kata Uding Juharudin, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Wilayah I KPK menyampaikan ke media ini, Rabu (14/1/2026)
Lanjut Uding, menerangkan sesuai ketentuan mengenai batas minimal anggaran APIP daerah telah diatur secara tegas dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, yang menetapkan besaran alokasi anggaran Inspektorat Daerah berdasarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
1. Untuk Pemerintah Provinsi :
a. Alokasi minimal anggaran APIP yang ditetapkan sebesar 0,90% dari APBD provinsi dengan anggaran sampai dengan Rp4 triliun.
b. Alokasi minimal anggaran APIP yang ditetapkan sebesar 0,60% dari APBD provinsi dengan anggaran di atas Rp4 triliun sampai dengan Rp10 triliun,
c. Alokasi minimal anggaran APIP
yang ditetapkan sebesar 0,30% dari APBD provinsi dengan anggaran di atas Rp10 triliun.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota :
a. Alokasi minimal anggaran APIP yang ditetapkan sebesar 1,00% dari APBD bagi kabupaten/kota dengan anggaran sampai Rp1 triliun.
b. Alokasi minimal anggaran APIP yang ditetapkan sebesar 0,75% dari
APBD bagi kabupaten/kota dengan anggaran di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp2 triliun,
c. Alokasi minimal anggaran APIP yang ditetapkan sebesar 0,50% dari
APBD bagi kabupaten/kota dengan anggaran di atas Rp2 triliun
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kecukupan pendanaan APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan internal secara efektif dan berkelanjutan,”jelas Uding.
Pemenuhan ketentuan minimal anggaran APIP tersebut menuntut komitmen yang kuat dari kepala daerah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.
Dukungan politik anggaran dari pimpinan daerah dan legislatif menjadi faktor kunci agar penguatan APIP tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan fiskal daerah.
“Komitmen ini penting untuk memastikan Inspektorat Daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko, pengawasan preventif, serta pendampingan terhadap perangkat daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini,”tegasnya.
Dalam praktiknya, masih terdapat pemerintah daerah yang belum memenuhi ketentuan minimal anggaran APIP sebagaimana diatur dalam Permendagri.
Kondisi tersebut sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal, refocusing anggaran, maupun prioritas belanja lain yang dianggap lebih mendesak.
Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak seharusnya mengurangi komitmen kepala daerah dan DPRD terhadap penguatan fungsi pengawasan internal, karena lemahnya dukungan anggaran APIP justru berpotensi meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah korektif yang disertai komitmen bersama antara kepala daerah dan DPRD untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran APIP agar selaras dengan ketentuan Permendagri.
Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui perubahan APBD maupun dalam penyusunan APBD tahun berikutnya, dengan memperkuat koordinasi antara Inspektorat Daerah, TAPD, dan DPRD.
“Komitmen yang konsisten dari pimpinan eksekutif dan legislatif daerah dalam mendukung penguatan APIP akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pengendalian internal yang efektif serta tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,”imbuhnya. (tugas/Iqbal)
