Baca Jambi – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi (OJK Jambi) mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Jambi stabil dan tumbuh positif pada November 2025.
Kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang membaik, serta inovasi di berbagai segmen industri jasa keuangan.
Pertumbuhan positif di sektor perbankan ditopang oleh pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat sebesar 5,04 persen (yoy), terutama pada sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya. Seiring dengan itu, transaksi di sektor pasar modal juga tumbuh sebesar 13,31 persen (yoy), yang terdiri dari transaksi saham dan reksa dana.
Seiring dengan peningkatan kinerja sektor pasar modal, kinerja sektor industri keuangan non bank (IKNB) juga meningkat sebesar 2,04 persen (yoy), terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
OJK Jambi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait dengan mensinergikan program-program kerja dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program kerja, antara lain kegiatan edukasi dan literasi keuangan serta program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) stabil dan tumbuh, per November 2025 kredit tumbuh sebesar 5,36 persen (yoy) menjadi Rp57,28 triliun. Kredit konvensional tumbuh sebesar 4,60 persen (yoy) menjadi Rp50,33 triliun dan untuk pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,24 persen menjadi Rp6,95 triliun.
Terdapat peningkatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,70 persen (yoy) yang berasal dari DPK perbankan konvensional yang meningkat sebesar 9,85 persen (yoy) menjadi Rp46,45 triliun, dan peningkatan DPK perbankan syariah sebesar 30,58 persen (yoy) menjadi sebesar Rp5,43 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada November 2025 tercatat sebesar 110,41 persen atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 84,99 persen. Sementara itu, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,79 persen atau di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,18 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh konsumsi sebesar 42,86 persen diikuti investasi sebesar 32,30 persen dan modal kerja sebesar 24,84 persen.
Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 46,51 persen dan non-UMKM sebesar 53,49 persen.
Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) sebesar 42,81 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 28,43 persen dan perdagangan besar dan eceran sebesar 14,98 persen.
Secara kuantitatif, terdapat perubahan portofolio industri keuangan BPR di Provinsi Jambi karena penggabungan 3 BPR, yaitu:
- PT BPR Universal Sentosa telah menggabungkan diri dengan PT BPR Universal yang berada di Tangerang Selatan;
- PT BPR Buana Mandiri telah menggabungkan diri dengan PT BPR Barelang Mandiri yang berada di Kepulauan Riau; dan
- PT BPR Ukabima Permata yang menggabungkan diri dengan PT BPR Ukabima Lestari yang berada di Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut berdampak pada portofolio penyaluran kredit BPR di Jambi pada November 2025 yang turun sebesar 10,17 persen (yoy) menjadi Rp1,02 triliun, diikuti juga dengan DPK yang turun sebesar 7,20 persen (yoy) menjadi Rp946,75 miliar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Jambi pada November 2025 tercatat sebesar 83,80 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL sebesar 17,63 persen.
Porsi kredit modal kerja sebesar 52,32 persen dari total penyaluran kredit, diikuti dengan investasi sebesar 33,37 persen dan konsumsi sebesar 14,31 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,84 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,16 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 21,83 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 19,42 persen.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pada sektor IKNB, perusahaan pergadaian posisi bulan November 2025 menunjukkan adanya penurunan aset sebesar 1,38 persen (yoy) menjadi sebesar Rp2,11 miliar yang disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diberikan sebesar 2,20 persen (yoy) menjadi Rp1,26 miliar.
Dari sisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pada November 2025 telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp3,54 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp360,52 juta, menurun 2,07 persen (yoy) dengan jumlah nasabah sebanyak 297 orang dan NPF sebesar 2,88 persen.
Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan posisi Oktober 2025 sebesar Rp9,14 triliun atau naik 1,85 persen (yoy) dengan Non-Performing Financing (NPF) di angka 2,94 persen atau membaik 0,88 persen (yoy). Terdapat peningkatan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 1.760.666 kontrak atau meningkat 65,49 persen (yoy).
Sementara itu, industri modal ventura posisi bulan Oktober 2025 menunjukan total pembiayaan menjadi sebesar Rp133,07 miliar, meningkat 17,75 persen (yoy) dan rasio NPF sebesar 3,07 persen.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dari Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Jumlah investor tercatat sebanyak 180.064 Single Investor Identification (SID), meningkat 46,09 persen (yoy).
Sejalan dengan hal tersebut, nilai penjualan saham di Provinsi Jambi pada bulan November 2025 tercatat sebesar Rp1,581 triliun atau meningkat 7,91 persen (yoy), dan jumlah transaksi reksa dana tercatat sebesar Rp198,92 miliar atau meningkat 88,19 persen (yoy).
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai dengan Desember 2025, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 161 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 31.207 peserta. Program kegiatan OJK dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
OJK Jambi juga telah menerima sebanyak 252 pengaduan konsumen, yang terdiri dari 96 pengaduan perbankan, 153 pengaduan IKNB, dan 3 pengaduan pasar modal. Saat ini terdapat 3 pengaduan yang masih menunggu info konsumen, 7 pengaduan yang menunggu tanggapan konsumen, dan 7 pengaduan dalam proses penanganan oleh PUJK.
Selama bulan Desember 2025 OJK Jambi melalui Satgas PASTI Provinsi Jambi telah menemukan 3 (tiga) entitas yang terindikasi melakukan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Jambi, yang telah ditindaklanjuti dengan tahapan permintaan informasi legalitas usaha kepada instansi terkait.
OJK Jambi tetap berkomitmen dalam pelindungan terhadap konsumen, secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap adanya tawaran investasi ilegal serta diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi laman dengan tautan sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
Selanjutnya, OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 10.877 permintaan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka mendorong dan mempercepat akses keuangan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi daerah, pada Desember 2025 OJK Jambi telah melakukan lima program kerja TPAKD, berupa rapat pleno TPAKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rapat koordinasi daerah TPAKD Provinsi Jambi Tahun 2025, rapat teknis lanjutan pembahasan program kerja TPAKD Provinsi Jambi, rapat pleno TPAKD Kota Jambi, serta upscaling dan product matching Banharkat TPAKD Kota Jambi.
Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TPAKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. (Rls/*)
