Oleh: Abdullah Rasyid
Penulis: Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute
Ada kabar menarik dari seberang. Sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dikabarkan mengalami tekanan setelah Pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar dinamika pasar modal. Harga saham naik dan turun, investor bereaksi, analis menulis laporan, lalu pasar bergerak kembali seperti biasa. Namun bagi mereka yang melihat ekonomi Indonesia dalam perspektif yang lebih panjang, gejolak tersebut bukanlah peristiwa biasa.
Ia merupakan retakan kecil pada struktur lama yang selama puluhan tahun menopang hubungan yang tidak sepenuhnya seimbang antara Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dan Singapura sebagai pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, serta penempatan nilai tambah.
Jika benar tekanan terhadap saham-saham tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Indonesia, maka hal itu dapat dibaca sebagai konsekuensi logis dari upaya negara memperkuat kedaulatan ekonominya melalui penguasaan tata niaga komoditas strategis. Ketika Indonesia mulai menata ulang pintu keluar komoditasnya, yang terganggu bukan hanya laporan keuangan perusahaan, melainkan juga model bisnis lama yang selama ini menikmati kenyamanan dari sistem yang ada.
Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia ingin mengatur ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lainnya, saham di Singapura ikut bergetar?
Jawabannya mungkin tidak nyaman: karena terlalu lama dapur Indonesia menjadi tempat orang lain berpesta.
Bukan Sekadar Saham yang Turun
Tentu saja, koreksi saham bukan bukti tunggal bahwa suatu kebijakan pasti benar. Pasar bisa salah membaca situasi. Investor bisa bereaksi berlebihan. Spekulasi pun dapat membesar.
Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan.
Ketika saham perusahaan yang bisnisnya sangat bergantung pada komoditas Indonesia mengalami tekanan, itu menandakan bahwa investor sedang menghitung ulang risiko. Yang mereka khawatirkan bukan semata harga sawit atau batu bara, melainkan perubahan aturan main.
Selama ini banyak perusahaan menikmati pola yang relatif longgar: membeli, mengolah, memperdagangkan, mengekspor, menempatkan devisa, mengatur kontrak, dan menentukan margin melalui jaringan bisnis lintas negara. Indonesia memang memperoleh penerimaan dari aktivitas tersebut, tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Indonesia memperoleh nilai tambah yang adil?
Apakah harga ekspor yang tercatat mencerminkan nilai sebenarnya? Apakah devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional? Apakah negara mengetahui siapa pemilik manfaat akhir dari rantai perdagangan tersebut?
Kebijakan DSI masuk tepat ke jantung persoalan itu. Negara berupaya menarik tata kelola komoditas strategis dari ruang yang selama ini terlalu tersebar, terlalu teknis, dan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan perantara menuju sistem yang lebih terkonsolidasi.
Ini adalah langkah besar. Namun justru karena besar, ia harus dilihat dengan dua perspektif sekaligus: perspektif kedaulatan dan perspektif kewaspadaan.
Dari Gas, Sawit, Batu Bara hingga Devisa
Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita memiliki gas, batu bara, sawit, nikel, bauksit, tembaga, hasil hutan, perikanan, panas bumi, serta pasar domestik yang besar.
Namun selama bertahun-tahun, struktur ekonomi kita menyerupai dapur raksasa yang pintunya terbuka lebar. Bahan baku keluar, nilai tambah dinikmati di luar negeri, lalu sebagian produk akhirnya kembali kepada kita dengan harga yang lebih tinggi.
Kita menjual mentah dan membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, sementara negara lain membangun industri. Kita memiliki sumber daya, tetapi pihak lain menguasai logistik, pembiayaan, kontrak dagang, asuransi, penyimpanan, hingga perdagangan ulangnya.
Di titik inilah Singapura kerap disebut. Bukan karena Singapura salah menjadi negara maju, melainkan karena negara tersebut sangat cerdas membaca posisinya dalam ekonomi kawasan.
Singapura tidak memiliki tambang besar, hutan luas, atau cadangan gas sebesar Indonesia. Namun mereka membangun pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, sektor keuangan yang kuat, jaringan perdagangan global, pusat arbitrase, perusahaan asuransi, kilang, serta reputasi sebagai tempat yang aman bagi modal internasional.
Sementara Indonesia terlalu lama beranggapan bahwa kepemilikan sumber daya alam sudah cukup untuk menjadi pemenang.
Padahal dalam ekonomi modern, pemilik bahan baku belum tentu menjadi pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Pemenangnya adalah mereka yang menguasai rantai nilai.
Gas Kita, Lampu Mereka
Salah satu contoh paling jelas terlihat pada sektor energi.
Singapura merupakan negara yang sangat bergantung pada gas alam impor untuk menopang kebutuhan listrik dan industrinya. Sebagian pasokan tersebut berasal dari Indonesia melalui jaringan pipa bawah laut.
Pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak ekspor gas akan diperpanjang setelah 2028, melainkan untuk siapa gas Indonesia seharusnya diprioritaskan.
Jika gas yang sama dapat digunakan untuk industri pupuk, petrokimia, manufaktur, pembangkit listrik, smelter, dan kawasan industri dalam negeri, maka nilai tambah yang dihasilkan bisa jauh lebih besar dibandingkan sekadar menjualnya sebagai komoditas ekspor.
Di sinilah kebijakan energi bertemu dengan kedaulatan industri. Gas bukan sekadar komoditas, melainkan bahan bakar untuk naik kelas.
DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar
Persoalan berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Selama bertahun-tahun, eksportir memperoleh dolar dari penjualan komoditas Indonesia, tetapi tidak seluruh devisa tersebut benar-benar tinggal dan bekerja di dalam sistem keuangan nasional.
Sebagian ditempatkan di luar negeri, sebagian berputar di pusat keuangan regional, dan sebagian lagi masuk melalui skema keuangan yang sulit dipahami publik.
Akibatnya, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi rupiah tetap rentan. Komoditas laku keras, namun kekuatan devisa tidak selalu mencerminkan besarnya aktivitas ekspor tersebut.
Karena itu, kebijakan DHE menjadi penting. Negara ingin memastikan devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional.
Namun di sinilah tantangannya. Apakah uang benar-benar pulang, atau hanya pulang secara administratif sementara keuntungan tetap dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, atau holding yang berada di luar negeri?
Tanpa transparansi, audit, pengungkapan beneficial ownership, dan integrasi data ekspor, perpajakan, serta keuangan, kebijakan DHE berisiko menjadi pagar yang tampak tinggi tetapi berlubang di bagian bawah.
DSI: Jalan Kedaulatan atau Rente Baru?
DSI harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Tujuannya adalah memperkuat kendali negara atas ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor.
Gagasan dasarnya mudah dipahami. Selama ini perdagangan komoditas sangat bergantung pada trader, kontrak privat, dan jaringan perantara yang tidak selalu transparan.
Namun setiap pemusatan kewenangan selalu menghadirkan dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.
Jika DSI bekerja secara profesional, transparan, berbasis data, dan diawasi publik, maka ia berpotensi menjadi instrumen penting bagi kedaulatan ekonomi nasional.
Sebaliknya, jika berubah menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanyalah perpindahan pusat keuntungan dari kelompok lama kepada kelompok baru.
Karena itu, pertanyaan publik harus tegas:
Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi secara independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan memiliki akses pengawasan yang memadai?
Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.
Mengapa Bursa Singapura Bergetar?
Jika benar saham-saham komoditas di Singapura mengalami tekanan setelah lahirnya kebijakan DSI, maka pasar sedang menghitung ulang struktur keuntungan lama.
Selama mekanisme ekspor berlangsung relatif longgar, perusahaan dapat membangun model bisnis berdasarkan akses langsung terhadap komoditas Indonesia. Ketika negara mulai hadir lebih kuat, seluruh kalkulasi berubah.
Investor mulai mempertanyakan margin, kontrak jangka panjang, harga pembelian, mekanisme ekspor baru, biaya kepatuhan, hingga risiko regulasi.
Karena itulah saham dapat tertekan.
Bukan karena pasar membenci kedaulatan Indonesia, melainkan karena pasar tidak menyukai ketidakpastian.
Namun kita juga harus jujur. Sebagian “kepastian” yang selama ini dinikmati pelaku pasar justru lahir dari sistem yang belum sepenuhnya menguntungkan negara pemilik sumber daya.
Dalam konteks itu, apa yang disebut sebagai risiko oleh investor bisa jadi merupakan koreksi yang diperlukan bagi negara.
Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar
Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi asing, teknologi, dan kerja sama internasional. Singapura tetap merupakan mitra penting. Investor tetap diperlukan.
Namun pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk melepaskan kedaulatannya.
Jika setiap upaya menertibkan ekspor dianggap mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa dianggap tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.
Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus lebih adil.
Dapur Itu Milik Kita
Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan persoalan yang sangat besar.
Terlalu lama Indonesia membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku diambil, diolah di tempat lain, lalu sebagian hasilnya dijual kembali kepada kita.
Kini Indonesia mulai mencoba menyalakan kompornya sendiri. DHE diperketat, hilirisasi didorong, gas mulai diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, dan ekspor komoditas strategis ditata melalui DSI.
Tentu akan ada pihak yang terganggu. Akan ada tekanan, lobi, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.
Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa dapur yang mulai kita tata kembali benar-benar digunakan untuk memasak bagi rakyat, bukan sekadar menjadi lokasi pesta baru bagi kelompok yang berbeda.
Sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Kekayaan itu hanya menjadi berkah apabila mampu diubah menjadi industri, lapangan kerja, teknologi, penerimaan negara, dan keadilan sosial.
Kita tidak perlu marah kepada negara lain yang cerdas memanfaatkan peluang. Yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa kita terlalu lama membiarkan peluang itu pergi.
Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang risikonya.
Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih besar: sampai kapan nilai tambah dari dapur sendiri terus disajikan sebagai pesta di meja orang lain?
Dapur itu milik kita. Namun kedaulatan tidak cukup hanya dengan memegang kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa hasilnya disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.
