MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, memimpin Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam rapat itu, Bambang menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan program reforma agraria. Menurutnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset dan penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga harus diikuti dengan penataan akses untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Reforma agraria bukan hanya soal legalisasi aset atau pembagian sertifikat tanah semata, tetapi juga bagaimana kita menyelaraskannya dengan penataan akses pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan penanganan dan penyelesaian konflik agraria, khususnya konflik TORU yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Melalui koordinasi antara BPN, OPD, camat, dan kepala desa, pemerintah daerah mendorong perumusan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap integrasi penataan aset dan akses melalui program GTRA dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus menekan potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.
