Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 ini diikuti ratusan Sekda provinsi, kabupaten/kota, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Rakor nasional tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan IPDN. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan menjelang pelaksanaan program prioritas tahun anggaran 2026.
Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan sejumlah arahan mengenai prioritas program dan alokasi anggaran nasional yang perlu disinergikan dengan pemerintah daerah.
“Banyak program nasional yang diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah. Karena itu, perlu adanya sinkronisasi dan sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, agar pelaksanaan program di 2026 berjalan efektif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sudirman, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh program strategis nasional, terutama dalam upaya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
“Fokus pembangunan di Provinsi Jambi tetap pada sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani optimal,” tambahnya.
Sudirman menilai, forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama birokrasi daerah.
“Sekda adalah jantung pemerintahan daerah yang memastikan seluruh roda birokrasi berjalan baik. Melalui forum ini, para Sekda diharapkan mampu memperkuat efektivitas anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Tito.
Tito menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Selain sesi pleno, kegiatan juga diisi dengan diskusi panel, sharing session, serta kegiatan retreat untuk mempererat kolaborasi antarpejabat daerah.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari 21 kementerian dan lembaga negara, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, serta Kantor Staf Presiden.
Diharapkan, hasil forum ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2026 yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan nasional. (Adv)
