Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengatakan tidak ada Gratifkasi dalam kasus pemberian fasilitas jet pribadi pada Kaesang, mendapat tanggapan dari Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha.
Menurut Praswad, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang memiliki berbagai rekam jejak pelanggaran kode etik selama menjabat sebagai Pimpinan KPK tiba-tiba menyatakan tidak adanya gratifikasi pada kasus Kaesang menjadi preseden buruk karena tidak berdasarnya alasan KPK.
“KPK tidak konsisten dalam penanganan kasus gratifkasi dengan alasan bukan penyelenggara negara. Kami masih konsisten bahwa tidak ada perbedaan antara kasus ini dengan kasus Rafael Alun maupun Andhy Pramono,”kata M Praswad Nugraha menyampaikan ke media, Minggu (3/11/2024)
Lanjut ia, mengatakan pemisahan Kartu Keluarga karena bekeluarga tidak menjadikan adanya pemisahan pertanggungjawaban terkait penyelenggara negara. Betapa banyaknya kasus yang telah ditangani KPK dimana penyelenggara negara yang terlibat memiliki afiliasi dengan kerabat yang sudah berkeluarga karena pembuktian bicara lebih dari formalitas.
Terlebih, beredar data dan informasi yang menunjukan adanya potensi koneksi dari pihak yang memfasilitasi Private Jet bukan hanya dalam konteks ayah Kaesang sebagai Presiden tetapi juga kakak Kaesang sebagai Walikota Solo dimana adanya dugaan bisnis yang dilakukan oleh penyedia jet di Solo. Terlebih penyediaan jet ini diduga bukan hanya sekali tetapi berkali-kali bahkan terkesan rutin.
Praswad Nugraha menyampaikan perlu dipertimbangkan oleh KPK untuk melakukan proses penyelidikan kasus ini dan tidak hanya sebatas mengatur klarifikasi tersebut adalah rasional atau tidak.
Hal tersebut mengingat, penyelenggara negara yang terkait baik Presiden maupun Walikota Solo tidak pernah melaporkan dan menjelaskan mengenai penerimaan fasilitas tersebut.
Perlu diluruskan bahwa kewajiban pelaporan gratifikasi berada pada tangan Penyelenggaran Negara karena apabila dibaca secara sistematis maka penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 C harus dikontekskan sesuai Pasal 12 B yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
“Kegagalan melaporkan dalam jangka waktu 30 hari membuat gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap sehingga KPK berkewajiban membuka sprinlidik untuk melakukan penyelidikan dengan nantinya beban pembuktian terdapat pada penerima gratifikasi sesuai Pasal 12 B ayat 1 huruf a, Pasal 12 B ayat 2 dan Pasal 12 C. Artinya sah bagi KPK untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini,”jelasnya. (tugas).
