Baca Jambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi menunjukkan peran krusialnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis, terutama dalam upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakkir, secara langsung mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris, saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi V DPR RI.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung proyek-proyek prioritas yang tengah digarap, termasuk pembangunan Stasiun Pompa Air di Sungai Asam, Kota Jambi. Proyek ini menjadi bagian dari rencana besar penanggulangan banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan di ibu kota provinsi.
Dalam kesempatan itu, Muzakkir menyampaikan bahwa Dinas PUPR siap menjalankan arahan Gubernur dalam mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi dan sistem pompa air.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk mendukung pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tapi juga soal kesiapan dalam penataan lahan. Kami di Dinas PUPR akan memastikan proses pembebasan lahan ini berjalan transparan, cepat, dan sesuai regulasi,” ujar Muzakkir.
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua, Ir. Ridwan Bae, tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin pukul 10.40 WIB, dan langsung bergerak menuju titik-titik strategis di Kota Jambi. Fokus utama kunjungan adalah meninjau langsung progres pembangunan sistem pengendalian banjir yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ridwan Bae menyampaikan bahwa salah satu hambatan utama pengendalian banjir di Kota Jambi adalah belum tuntasnya pembebasan lahan dan pembangunan kolam retensi yang menjadi bagian dari sistem penampungan dan pengaliran air.
“Masalahnya sudah sejak lama dan harus segera diselesaikan. Dinas teknis seperti PUPR punya peran sentral dalam mempercepat semua proses ini,” ungkap Ridwan.
Sementara itu, anggota DPR RI asal Jambi, H. A. Bakri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk antara Dinas PUPR, pemerintah kota, dan pusat, agar pembangunan pintu air dan sistem drainase yang terintegrasi bisa segera diwujudkan.
“Perencanaan teknisnya sudah lengkap sejak 2016. Namun karena terkendala persoalan lahan, proyek ini terus tertunda. Sekarang saatnya kita bergerak cepat,” ujarnya.
Turut hadir dalam rombongan kunjungan kerja itu berbagai tokoh penting, mulai dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, hingga Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta perwakilan kementerian dan mitra kerja Komisi V DPR RI.
Dengan dukungan kuat dari Dinas PUPR dan pemerintah provinsi, diharapkan proyek pengendalian banjir di Sungai Asam bisa segera rampung dan memberikan dampak langsung dalam mengurangi genangan dan banjir di kawasan padat penduduk Kota Jambi.
