Baca Jambi – Status Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang berlokasi di Pal X Kota Jambi menimbulkan tanda tanya publik.
Bukan tanpa sebab, pasalnya status Ponpes Al-Hidayah tersebut apakah di bawah naungan Pemprov Jambi atau Kementerian Agama (Kemenag)?
Selain itu, di dalam Ponpes Al-Hidayah terdapat 2 Kepengurusan: Pertama Penunjukan Pengelola Ponpes Al-Hidayah berdasarkan SK Gubernur dan yang ke 2 terdapat Struktur Organisasi Ponpes Al-Hidayah.
Menariknya, dalam Undang-undang 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, bahwa Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
Jika hal di atas tertulis seperti itu, artinya terdapat dugaan SK Gubernur Jambi bertolak belakang dengan Undang-undang. Secara, Ponpes Al-Hidayah terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jambi dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP): 5100015710005.
Timbul pertanyaan, apa fungsi SK Gubernur Jambi yang telah terbit di dalam Ponpes Al-Hidayah?
Terkait fungsi SK Gubernur Jambi Nomor 1003/KEP.GUB/SETDA.KESRA-1.1/2023 Tanggal 22 November 2023 Tentang perubahan kedua atas keputusan SK Gubernur Jambi No. 437/KEP.GUB/SETDA.KESRAMAS-2.31/2019 Tanggal 24 April 2019 di dalam Ponpes Al-Hidayah. Media online bacajambi.id mengkonfirmasi baru-baru ini kepada Karo Kesra Provinsi Jambi, Drs. Amrulsyah.
“Sayo belum baco SK-nyo dindo, nanti sayo akan baco apo isi SK tersebut yo,” ujar Amrulsyah saat menjawab pertanyaan awak media.
Namun Amrulsyah memastikan bahwa status tanah dan bangunan serta status Ponpes Al-Hidayah milik Pemprov Jambi.
Tak sampai disitu, beberapa pertanyaan lain diajukan media ini kepada Karo Kesra Provinsi Jambi terkait:
1. Apakah santri yang menimba ilmu di Ponpes Al-Hidayah dipungut biaya?
2. Jika dipungut biaya, apakah Biaya tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan (PAD) Pemprov Jambi?
3. Apakah Ponpes Al-Hidayah menerima dana hibah dari Pemprov Jambi?
Dari pertanyaan tersebut, Amrulsyah menjawab bahwa santri yang menimba ilmu di Ponpes Al-Hidayah dipungut biaya. Namun hasil uangnya tidak masuk ke PAD Pemprov Jambi.
“Setahu sayo biaya tersebut untuk kepentingan santri dan operasional, fasilitas Ponpes Al-Hidayah dan gaji guru,” bebernya.
Terkait apakah Ponpes Al-Hidayah menerima dana hibah dari Pemprov Jambi? Dengan lantang Amrulsyah menjawab tidak pernah menerima dana hibah.
Sementara, berdasarkan data yang dimiliki media ini bahwa pada Tahun 2023 Ponpes Al-Hidayah ada menerima dana hibah yang bersumber dari Biro Kesra Pemprov Jambi.
Lebih lanjut, atas segala sumber pendapatan tersebut apakah pernah dilakukan audit oleh instansi yang berwenang (BPK)? Mengingat Ponpes Al-Hidayah merupakan Aset Pemerintah Provinsi Jambi.
Selain itu, pada SK Gubernur Jambi diatas poin ketiga berbunyi: “Pegelola Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi”. Dan ini pun dipertanyakan? (Jurnal Opini)
