Tanjab Barat – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Hairan, SH menyatakan kesiapannya dalam mendukung dan mengimplementasikan percepatan digitalisasi di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjab Barat usai hadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H Ma’ruf Amin, dengan tema “Sinergi Nasional Akelarasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju,” Selasa (3/10) di Ballrom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Wakil Bupati Tanjab Barat H. Hairan mengatakan sistem digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan, serta mempermudah para kepala daerah atau stakeholder dalam pengambilan keputusan.
Wabup menyampaikan Rakornas P2DD ini ditekankan bagi masing-masing kepala daerah untuk melakukan percepatan penerapan sistem digitalisasi. Sebagai motivasi percepatan, pemerintah pusat menyiapkan reward bagi daerah tercepat.
Ia juga menyampaikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Tanjab Barat bahkan sudah membangun aplikasi-aplikasi dalam bentuk pelayanan, yang tentu mempermudah urusan masyarakat.
Rakornas P2DD ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat digitalisasi daerah dengan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.
Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten
