Sumedang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memimpin Upacara Pengukuhan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI Tahun 2025 di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025).
“Saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas nama Menteri Dalam Negeri, mengukuhkan Saudara-Saudara menjadi Praja Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan pangkat Praja Pratama. Saya percaya bahwa Saudara-Saudara dapat mengikuti proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan sebaik-baiknya,” kata Wiyagus.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Wiyagus menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi pemerintahan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang profesional.
“IPDN bertujuan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri sebagai Aparatur Sipil Negara, ASN, yang memiliki kompetensi, spesifikasi, dan kualifikasi di bidang ilmu pemerintahan, serta keterampilan teknis pemerintahan terapan yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan dan pengembangan IPDN sebagaimana cita-cita luhur Presiden Soekarno saat mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tahun 1956, yang kini bertransformasi menjadi IPDN. Selama menempuh pendidikan, para praja akan dibekali dengan nilai-nilai Asta Brata yang menjadi dasar dan semangat pengabdian. Pada momentum tersebut, Mendagri Tito juga memberikan nama bagi Angkatan XXXVI sebagai bentuk doa dan harapan atas semangat pengabdian para praja.
“Saya beri nama angkatan ke-36 ini sebagai Harsha Ksatrya, yang artinya kesatria yang gembira atau pelindung kebahagiaan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa senantiasa meridai usaha dan kerja keras kita untuk memajukan IPDN, Kementerian Dalam Negeri, serta bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.
Selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan Asta Brata, lanjut Wiyagus, setiap praja dituntut untuk menjunjung tinggi kode kehormatan praja, menaati seluruh peraturan tata kehidupan praja, serta menegakkan disiplin. Praja dituntut untuk menghindari segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan IPDN. Tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan.
“Saya menegaskan kepada setiap praja diwajibkan untuk menolak dan menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan. Saya ulangi, saya menegaskan kepada setiap praja diwajibkan untuk menolak dan menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan. Baik yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus,” tegasnya.
Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya peningkatan penguasaan teknologi informasi dan kemampuan bahasa asing agar para praja dapat meraih kesempatan studi lanjutan ke luar negeri melalui program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Wiyagus juga memberikan apresiasi kepada Rektor IPDN beserta seluruh civitas academica yang telah berhasil mengembangkan sistem Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Ia berharap IPDN terus menyempurnakan sistem rekrutmen dengan menyesuaikan materi seleksi terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi kepamongprajaan.
“Serta tahapan seleksi calon praja yang lebih modern, efisien, dan efektif agar dapat menghasilkan sumber daya manusia peserta didik yang cerdas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki integritas,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan bahwa jumlah Praja Pratama IPDN Angkatan XXXVI yang dikukuhkan tahun ini sebanyak 1.058 orang, terdiri atas 745 praja putra dan 313 praja putri.
Mereka terbagi dalam tiga fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan sebanyak 318 praja, Fakultas Manajemen Pemerintahan sejumlah 424 praja, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat sebanyak 316 praja.
“Sebelumnya proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan yang panjang, mulai dari administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kesehatan, seleksi psikotes, seleksi kesamaptaan. Mereka telah lolos bersaing dengan 31.321 orang calon, kompetisi sangat ketat,” tandasnya. (tugas).
