Sumedang – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengimbau kepala daerah agar memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal ini penting agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, terdapat tiga kerangka utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat, misalnya dengan penghapusan atau pengurangan beban pajak tertentu, serta menyediakan fasilitas infrastruktur dan transportasi umum yang terjangkau.
“Sehingga orang cenderung murah [biayanya] dalam [menjalankan] seluruh kegiatan hariannya,” ujar Muhaimin.
Upaya kedua, yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, Muhaimin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan.
“Saya minta kepada kepala daerah melakukan bukan saja pelatihan sebagai kegiatan semata-mata kegiatan pelatihan, tapi pendampingan, agar kapasitas masyarakat ini meningkat, UMKM tumbuh, kualitas produksinya tinggi,” katanya.
Langkah ketiga, yaitu mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kepala daerah diimbau untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang perlu diperbaiki, mulai dari infrastruktur hingga kondisi tempat tinggal.
“Nanti kalau tidak bisa juga, ya pindah. Kita pindahkan dari kantong kemiskinan transmigrasi, kita pindah untuk laksanakan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” tegasnya.
Muhaimin juga menyampaikan perubahan paradigma dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial tidak lagi bersifat permanen, kecuali bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Yang lain, yang masih punya tenaga, yang bisa mandiri kita push supaya mandiri,” jelasnya.
Di lain pihak, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menekankan pentingnya kepala daerah memperhatikan investasi dalam meningkatkan perekonomian. Menurutnya, sektor investasi menyumbang 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menangani investasi dengan baik. Pihaknya juga terbuka kepada Pemda yang ingin berkonsultasi mengenai investasi.
“Karena berbicara investasi, kami ini juga bisa jadi jembatan, kita terkadang saya terkadang sering ngetok (berkomunikasi dengan) kementerian yang lain [terkait investasi],” ujarnya yang juga hadir sebagai pemateri.
Di sisi lain, ia menilai kegiatan retret kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi momentum penting untuk berinteraksi langsung dengan Pemda terkait urusan investasi. Pemda, kata dia, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan investasi. Terlebih, Pemda memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang salah satu tugasnya menangani investasi.
“Karena teman-teman DPMPTSP daerah itu pun dalam mengelola pelayanan perizinan itu melalui platform OSS (Online Single Submission) yang dipegang dan dikelola oleh kami,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, tak sedikit kepala daerah maupun wakil kepala daerah mengungkapkan kondisi kemiskinan dan potensi investasi di daerahnya masing-masing. Mereka menekankan peran penting pemerintah pusat dalam membantu Pemda menangani kedua urusan tersebut. (tugas).
