Jakarta – Sekolah Rakyat saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan. Pada program ini, Kementerian PANRB berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan.
“Hari ini Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas Sekolah Rakyat bersama jajaran menteri terkait. Pada rapat ini kami menyampaikan perkembangan penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat dirancang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial. Secara kelembagaan, UPT ini akan berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.
“Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.
Dalam penyiapan kelembagaan Sekolah Rakyat, saat ini telah dibentuk 100 Sekolah Rakyat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut Surat Menteri PANRB.
Dalam Peraturan tersebut, telah ditetapkan 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Menteri Rini menyampaikan, dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM telah ditetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi. Selanjutnya direncanakan penambahan 59 lokasi dengan formasi guru yang akan ditetapkan untuk pemenuhannya sesuai kebutuhan.
“Adapun Tahap 2 tengah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (tugas).
