Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menjaga soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pesan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertempat di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).
Bima juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar seluruh unsur Forkopimda senantiasa aktif dan kompak dalam menjalankan perannya.
Soliditas Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah. Ketika koordinasi dan kerja sama antar pimpinan daerah berjalan baik, maka berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.
“Kalau Forkopimda solid, enggak ada yang enggak bisa selesai. Semua bisa selesai dengan catatan Forkopimda solid,” ujar Bima.
Menurutnya, bupati sebagai pimpinan daerah memegang peran penting dalam memastikan harmonisasi Forkopimda berjalan secara taktis, strategis, dan efektif. Karena itu, ia mendorong agar Forkopimda senantiasa menjaga kekompakan melalui komunikasi intensif dan sinergi berkelanjutan.
Selain itu, Bima menyampaikan arahan Mendagri agar kepala daerah lebih aktif membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kondusivitas daerah.
“Pak Menteri juga ingatkan seluruh kepala daerah untuk lebih rajin lagi membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh,” jelas Bima.
Ia mencontohkan, kepala daerah perlu memahami secara menyeluruh simpul-simpul pengaruh di wilayahnya, mulai dari tokoh pesantren, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya. Dengan begitu, potensi persoalan dapat diantisipasi lebih dini melalui jalur komunikasi yang baik.
Bima juga mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mengambil inisiatif membangun kebersamaan melalui kegiatan sosial. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan pemerintah daerah (Pemda) dengan masyarakat.
“Beberapa daerah menyampaikan laporannya melakukan kegiatan doa lintas agama, misalnya, atau bakti sosial, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung masuk menukik kepada warga atau kepada rakyat,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar setiap kegiatan tetap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. “Jangan sampai menimbulkan justru kerusuhan, kericuhan karena berebut,” tambahnya.
Bima juga mengingatkan bahwa saat ini sensitivitas masyarakat terhadap perilaku pejabat sangat tinggi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk mengedepankan prinsip kesederhanaan, termasuk menghindari gaya hidup berlebihan. Pemda diminta untuk membatasi kegiatan seremonial berskala besar yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk sementara waktu Kemendagri menunda izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah maupun DPRD. Sebab, kesiapsiagaan kepala daerah dalam menghadapi dinamika yang berkembang sangat penting. Untuk itu, ia meminta agar kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan memastikan seluruh jajaran perangkat daerah siaga.
“Kalau Pak Bupatinya stand by, kan OPD-nya juga enggak mungkin keluar. Camat, lurah semua juga enggak mungkin [ke mana-mana]. Kira-kira begitu,” tandasnya. (tugas).
