MUARO JAMBI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam rencana penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda). Penyertaan modal tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang jelas, tata kelola profesional, dan pengawasan ketat.
Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada PT Muaro Jambi Unggul, Senin (12/10/2026).
Masito menegaskan, penyertaan modal daerah tidak boleh hanya menjadi kegiatan pengalokasian anggaran tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan PT Muaro Jambi Unggul memiliki arah bisnis yang terukur serta menerapkan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.
“Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal,” tegas Masito.
Selain persoalan penyertaan modal, Fraksi PPP juga menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan 1.335 sumur yang dinilai dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
Masito menilai, apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, potensi tersebut dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi.
Namun, ia mengingatkan pengelolaan sumur tersebut harus dilakukan secara akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah.
“Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi, melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru,” ujarnya.
Fraksi PPP berharap pemerintah daerah memastikan PT Muaro Jambi Unggul memiliki tata kelola perusahaan yang baik, target keuntungan yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk para penambang kecil.
PPP menegaskan, penyertaan modal daerah harus disertai tanggung jawab dan hasil yang terukur agar investasi pemerintah tidak menjadi beban keuangan daerah.
