JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz meminta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Jambi.
Hafiz mengatakan, setiap kebakaran yang terjadi di lahan milik perusahaan harus diselidiki untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur kesengajaan, perusahaan maupun pihak terkait harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Setiap lahan milik perusahaan yang hari ini terbakar perlu didalami, kalau memang ditemukan indikasi kesengajaan, kita minta aparat penegak hukum jangan ragu-ragu untuk menindak sesuai proses hukum yang berlaku,” kata Hafiz di Jambi, Senin.
Ia menegaskan, penyelidikan terhadap kasus karhutla yang terjadi di kawasan perusahaan harus dilakukan secara tuntas dan transparan, khususnya oleh kepolisian.
Menurut Hafiz, karhutla telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, terutama akibat kabut asap yang mengganggu aktivitas pendidikan. Bahkan, sejumlah siswa terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal selama sekitar dua pekan.
“Ini sangat merugikan, anak-anak sekolah mungkin sudah dua minggu tidak bisa masuk sekolah, padahal sebentar lagi sudah mau masuk musim ujian. Sangat disayangkan hari ini anak-anak harus belajar di luar ruang sekolah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dorongan agar penegakan hukum terhadap pemilik lahan yang terbakar dilakukan secara transparan juga menjadi sikap yang disuarakan seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi.
Sementara itu, Polda Jambi tengah melakukan penyidikan terhadap dua perusahaan terkait kasus karhutla di Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun.
Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Hadi Handoko mengatakan, penyidik masih mendalami fakta-fakta di lapangan, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut.
“Polda Jambi menangani PT REKI di Batang Hari dan PT Samhutani di Sarolangun, masih proses sidik. Pelaku masih didalami,” kata Hadi.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai penyebab kebakaran, kondisi lokasi kejadian, serta pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan tersebut.
