JAMBI – Komisi II DPRD Provinsi Jambi mempelajari model penguatan ekosistem pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta melalui kunjungan studi banding ke Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Kunjungan tersebut bertujuan menggali strategi penguatan ekonomi daerah, mulai dari integrasi distribusi pangan, pengendalian harga, pengembangan UMKM, pembiayaan usaha hingga perluasan akses pasar.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, pengalaman DKI Jakarta menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar atau pasar murah. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga dan stok, serta kepastian harga yang adil bagi produsen.
“Pelajaran penting dari DKI Jakarta adalah bahwa stabilitas harga tidak cukup dijaga melalui pasar murah, pemerintah harus memastikan pasokan tersedia, jalur distribusi efisien, data harga dan stok dapat dipantau, serta produsen memperoleh harga yang adil,” kata Ivan melalui keterangan di Jambi, Jumat.
Menurutnya, DPRD Jambi juga mempelajari sistem distribusi pangan dari tingkat produsen hingga konsumen. Ekosistem tersebut menghubungkan petani, koperasi tani, pusat pengumpulan di kabupaten, pusat distribusi pangan provinsi hingga pasar modern, industri perhotelan, restoran dan pasar ekspor.
Dalam kunjungan itu, rombongan turut mempelajari peran Pasar Induk Kramat Jati sebagai salah satu pusat rantai pasok pangan utama di Jakarta.
Selain sektor pangan, DPRD Jambi mendalami program pembinaan UMKM melalui Jakarta Entrepreneur (JakPreneur). Program tersebut mencakup fasilitasi pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pengelolaan laporan keuangan hingga akses permodalan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 10 Juli 2026, jumlah peserta binaan JakPreneur mencapai 422.617 usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 344.704 usaha atau 81,56 persen tercatat berstatus aktif.
Ivan menyebutkan, terdapat sejumlah instrumen yang menjadi perhatian dalam penguatan ekosistem pangan dan UMKM, yakni standardisasi mutu, pengemasan dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), pemantauan harga dan stok secara real-time, digitalisasi perdagangan, pembiayaan dan resi gudang, serta kontrak pembelian.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Jambi akan mendorong penguatan kebijakan daerah melalui penyusunan neraca komoditas, satu data UMKM, sistem peringatan dini harga dan stok, penguatan BUMD pangan, penyediaan fasilitas rantai dingin, serta peningkatan belanja produk lokal.
“Yang kita ingin bangun adalah ekosistem. Produsen kuat, agregasi melalui koperasi dan BUMD, produk terstandardisasi, distribusi efisien, pasar pasti, transaksi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Jambi ikut naik. Itu yang menjadi arah kebijakan yang harus kita dorong,” tutupnya.
