JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan pembangunan konektivitas jalan nasional yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah perbatasan Sumatera Barat di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan mengatakan, peningkatan akses jalan tersebut menjadi salah satu usulan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperlancar konektivitas antarwilayah.
“Pertemuan ini membahas usulan dan harapan Pemkot Sungai Penuh terkait aksesibilitas jalan nasional dari Sungai Penuh ke batas Sumbar atau Tapan,” kata Samsul dalam rapat koordinasi di Jambi, Sabtu.
Menurutnya, pembangunan jalur tersebut penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kawasan Kerinci dan Sungai Penuh memiliki nilai sejarah serta posisi strategis karena menjadi penghubung tiga akses utama dari Kota Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Sumatera Barat.
Ia menilai, pengembangan infrastruktur jalan di kawasan tersebut juga dapat memperkuat potensi daerah, termasuk sektor pariwisata dan perkebunan teh yang menjadi salah satu unggulan Jambi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengusulkan pembangunan jalan alternatif berupa jalur layang atau flyover untuk memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.
Samsul mengatakan, realisasi pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintah, termasuk memperjuangkan alokasi anggaran melalui Komisi V DPR RI di tingkat pusat.
Berdasarkan paparan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk jalur sepanjang 36 kilometer sebenarnya telah disusun. Bahkan, anggaran sempat disiapkan, tetapi pelaksanaannya terkendala perizinan dari pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak terkait sepakat membentuk tim kerja gabungan yang melibatkan Pemkot Sungai Penuh, Pemprov Jambi, BPJN, Bappeda, Dinas Kehutanan, serta pengelola TNKS.
Sementara itu, Bappeda Provinsi Jambi memproyeksikan tahapan kajian teknis dan studi kelayakan dilaksanakan pada 2027.
“Nanti tim kerja yang akan mengkaji mana yang menjadi prioritas, apakah pilihan jalur flyover, terowongan, atau skema konstruksi lainnya,” jelas Samsul.
