Jakarta – Desk Sekolah Rakyat mulai dibuka selama 5 (lima) hari, mulai hari Rabu, Kamis (16-17 April 2025) dan Senin-Rabu (21-23 April 2025) di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan deks ini akan berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.
“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan. Di desk ini, daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,” kata Gus Ipul dalam rapat kordinasi bersama kepala daerah di kantor Kemensos Jalan Salemba, Selasa (16/4/2024).
Saat ini, para kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. Mereka tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini.
Gus Ipul mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat yang telah dikirimkan oleh Kemensos ke mereka.
“Kita berterimakasih gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program sekolah rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.
Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu pada pertemuan Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial siang tadi, tampak hadir Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin.
Gus Ipul menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan. (tugas)
