Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/04/2024) siang.
Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., mengatakan bahwa mengedepankan perlindungan HAM merupakan tugas bersama.
“Tugas kita adalah bagaimana proses kegiatan di daerah tetap mengedepankan perlindungan HAM bagi masyarakat, kita juga perlu menjaga stabilitas ditengah masyarakat Provinsi Jambi tentunya,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menambahkan, pembentukan gugus tugas ini juga bertujuan menindaklanjuti isu HAM di tengah masyarakat.
Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga.
“Semoga bisa bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan sinergitas, koordinasi yang baik akan menghasilkan sinergitas yang baik pula, jangan ada unjuk rasa yang mengganggu kondusifitas daerah menjelang pemilihan serentak nantinya,” pesan Gubernur Jambi tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, M. Adnan, SH., MH., mengungkapkan, pembentukan gugus tugas ini merupakan upaya memperkuat sinergitas antar lembaga.
“Gugus tugas ini kita bentuk dengan tujuan memperkuat sinergitas dan peran lembaga, nantinya tim gugus ini juga melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran di tingkat daerah,” ungkap Adnan.
Gubernur Al Haris tampak didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, SH., MH., Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Drs. Teguh Arhadi, Asisten I Setda Kabupaten Batanghari Muhammad Rifa’i, Staf Ahli I Bidang Hukum Setda Kabupaten Merangin Firdaus, Staf Ahli Pemerintah Kota Jambi Mulyadi Yakub, Kepala OJK Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata, serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyerahkan piagam penghargaan kabupaten/kota peduli HAM kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kota Jambi serta Pemerintah Kota Sungai Penuh. (Kmf/Adv)
