Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat beserta rombongan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026) malam.
Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Jambi serta percepatan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pusat Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, Kepala Kantor Cabang Jambi Hendra Elvian, Kepala Kantor Cabang Muara Bungo Ahmad Bisyri, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.
Hadir pula Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Drs. H. Jangcik Mohza, S.Pd., M.Si., dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, S.H., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan sejumlah hal strategis, antara lain peningkatan layanan klaim bagi peserta BPJS serta perluasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Gubernur Al Haris menyambut hangat kunjungan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta rombongan. Menurutnya, hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan telah terjalin baik sejak lama, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, termasuk kelompok miskin ekstrem melalui dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).
“Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah prioritas kami. Pemerintah daerah siap memfasilitasi sosialisasi dan kolaborasi agar lebih banyak pekerja, terutama di sektor informal dan UMKM, dapat tercover,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program agar semakin banyak warga terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, meski tingkat kemiskinan di beberapa daerah mengalami penurunan, masih terdapat wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian serius.
Selain itu, Gubernur Al Haris menyambut baik gagasan pemanfaatan dana santunan dan jaminan secara lebih terencana dan produktif. Ia menilai dana santunan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan menjadi modal usaha atau usaha rumahan guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur Al Haris mengusulkan adanya koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia, Dinas UMKM, serta instansi terkait lainnya. Langkah itu diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada penerima manfaat, mulai dari perencanaan penggunaan santunan hingga pengembangan usaha produktif.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Gubernur Al Haris, atas dukungan dan kerja sama dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Provinsi Jambi.
Menurutnya, komitmen tersebut sangat penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyambut baik perluasan cakupan kemanfaatan bagi pekerja rentan. Namun manfaat santunan yang diterima peserta tidak boleh berhenti pada bantuan tunai semata. BPJS mendorong agar bantuan tersebut dioptimalkan menjadi stimulus produktif melalui kolaborasi multipihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut dapat melibatkan Bank Indonesia melalui program literasi keuangan, dinas terkait seperti UMKM, perdagangan, dan tenaga kerja, hingga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat dan inkubasi bisnis.
“Melalui sinergi ini, kami berharap penerima manfaat dapat memperoleh keterampilan dan literasi keuangan yang memadai, mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, hingga membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal,” tambahnya.
Saiful juga mencontohkan bahwa santunan yang diberikan BPJS, seperti santunan kematian, dapat menjadi modal awal yang dikelola secara produktif sehingga memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat maupun daerah.
“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program ini bersama pemerintah provinsi dan seluruh mitra terkait agar manfaatnya berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
