• Hubungi Kami
  • Pasang Iklan
  • Redaksi
Senin, Mei 19, 2025
Bacajambi.id
  • Login
  • RAGAM
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • KESEHATAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • SELEBRITIS
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • RAGAM
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • KESEHATAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • SELEBRITIS
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
Baca Jambi

“Hajar Serangan Fajar” KPK Kawal  Pilkada Berintegritas 2024, Ingatkan Calon Kepala Daerah tidak Gunakan Politik Uang 

BACA JAMBI by BACA JAMBI
19 Oktober 2024
in NASIONAL
0
KPK Lakukan Pemeriksaan 11 Saksi Kasus Korupsi RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017-2018, Salah Satunya Zumi Zola

“Hajar Serangan Fajar” KPK Kawal  Pilkada Berintegritas 2024, Ingatkan Calon Kepala Daerah tidak Gunakan Politik Uang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemantauan dan  mengajak masyarakat terlibat aktif dalam menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas menghindari penggunaan politik uang  dan praktek korupsi.

READ ALSO

Teken MoU dengan DMI, Menteri ATR/BPN Nusron Berkomitmen Tuntaskan Sertipikasi Tanah Wakaf dalam Lima Tahun 

Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Percepatan Revisi PP 20 Tahun 2021 Harus Jadi Payung Hukum yang Kuat bagi Pelaksana di Lapangan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi yang akan digelar pada November 2024 nanti, dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang jujur, berkompeten, dan bersih dari segala praktik korupsi.

“Hingga tahun 2024, KPK mencatat sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan daerah, di mana 27 perkara melibatkan Gubernur dan 169 perkara melibatkan Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih rentan terlibat praktik-praktik korupsi,”kata Tessa Mahardhika Juru Bicara KPK menyampaikan ke media, Sabtu (19/10/2024)

Salah satu praktik korupsi yang rentan terjadi jelang Pilkada adalah politik uang (money politic). Masyarakat sebagai pemilik suara sering menjadi sasaran utama praktik politik uang. Jika dibiarkan, tentunya dapat menghambat terciptanya Pilkada yang bersih dan berintegritas.

KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye pun terus berupaya mengedukasi masyarakat agar berani menolak praktik-praktik politik uang, melalui kampanye “Hajar Serangan Fajar”.

Kampanye ini terus dilakukan diantaranya melalui berbagai media audio visual, seperti televisi dan radio nasional/daerah, media luar ruang seperti pada sarana prasarana umum, media sosial, serta berbagai kolaborasi aktivasi bersama komunitas dan pihak lainnya, seperti webinar dan kompetisi video pendek.

KPK berharap kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif masyakarat dalam mewujudkan Pilkada berintegritas, untuk menghasilkan para pemimpin di daerah yang kompeten sekaligus amanah demi kepentingan rakyat. Materi-materi kampanye tersebut juga dapat diakses pada laman https://aclc.kpk.go.id. (tugastri).

Tags: Kawal PilkadaKPKPilkada Serentak 2024Politik Uang

Related Posts

Teken MoU dengan DMI, Menteri ATR/BPN Nusron Berkomitmen Tuntaskan Sertipikasi Tanah Wakaf dalam Lima Tahun 
NASIONAL

Teken MoU dengan DMI, Menteri ATR/BPN Nusron Berkomitmen Tuntaskan Sertipikasi Tanah Wakaf dalam Lima Tahun 

Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Percepatan Revisi PP 20 Tahun 2021 Harus Jadi Payung Hukum yang Kuat bagi Pelaksana di Lapangan
NASIONAL

Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Percepatan Revisi PP 20 Tahun 2021 Harus Jadi Payung Hukum yang Kuat bagi Pelaksana di Lapangan

KPK OTT di Bengkulu, 7 Orang Ditangkap Beserta Barang Bukti  Berupa Uang
HUKRIM

KPK Sita Aset Senilai Rp 9 Miliar Terkait Kasus Dana Hibah Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022

Deputi Bidang PP dan Evaluasi Layanan Haji Harun Alrasyid Melepas Jemaah Haji Nusa Tenggara Barat Kloter 12
NASIONAL

Deputi Bidang PP dan Evaluasi Layanan Haji Harun Alrasyid Melepas Jemaah Haji Nusa Tenggara Barat Kloter 12

Kejaksaan Tinggi Palembang Serahkan Ke JPU 5 Tersangka Beserta Barang Bukti Tahap II Kasus Korupsi Perkebunan Sawit 
HUKRIM

Kejaksaan Tinggi Palembang Serahkan Ke JPU 5 Tersangka Beserta Barang Bukti Tahap II Kasus Korupsi Perkebunan Sawit 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Lantik Pejabat Struktural, Sekjen dan Dirjen Tata Ruang diantaranya
NASIONAL

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Lantik Pejabat Struktural, Sekjen dan Dirjen Tata Ruang diantaranya

Next Post
KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Eks Wamenkumham

Wujudkan Daerah Bebas Korupsi, KPK Memilih Kabupaten/Kota Sebagai Percontohan Bebas dari Praktik Korupsi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

No Content Available
Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

EDITOR'S PICK

Alexander Wang & Uniqlo’s Underwear Collection Is Available to Cop Now

JAM-Intelijen Kejaksaan Agung Sosialisasikan Pengawasan Dana Desa

JAM-Intelijen Kejaksaan Agung Sosialisasikan Pengawasan Dana Desa

Gubernur Al Haris: Jabatan Fungsional Bekerja Terukur dan Berdasarkan Keahlian

Gubernur Al Haris: Jabatan Fungsional Bekerja Terukur dan Berdasarkan Keahlian

Teng!!! DPRD Umumkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun

Teng!!! DPRD Umumkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pasang Iklan

© 2023 BacaJambi.ID

No Result
View All Result
  • RAGAM
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • KESEHATAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • SELEBRITIS
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN

© 2023 BacaJambi.ID

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In