Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi.
Penghargaan itu diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Dalam laporannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, APBD Award 2024 diberikan kepada daerah dengan 4 (empat) kategori.
Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Sementara keempat, daerah dengan rasio belanja terhadap pendapatan tertinggi. Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada 10 provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
“Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Maurits.
Maurits menekankan, Kemendagri berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi APBD. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, Kemendagri juga melakukan monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah. Kemendagri juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” jelas Maurits.
Sebagai informasi, berikut daftar daerah penerima penghargaan APBD Award 2024:
Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi di tingkat kota, yaitu Pemerintah Kota Pasuruan, Denpasar, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Yogyakarta. Kemudian tingkat kabupaten yakni Badung, Tangerang, Tanah Laut, Mahakam Ulu, dan Balangan.
Sedangkan di tingkat provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.
Adapun untuk Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi tingkat kota di antaranya Pekalongan, Probolinggo, Jambi, Blitar, dan Malang. Kemudian tingkat kabupaten yakni Banyuwangi, Madiun, Magetan, Blitar, dan Karangasem.
Sedangkan tingkat provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau.
Sementara untuk Kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi tingkat kota yakni Sukabumi, Denpasar, Gorontalo, Dumai, dan Batam. Kemudian tingkat kabupaten yakni Kupang, Kuantan Singingi, Kaimana, Siak, dan Mamberamo Raya.
Sedangkan tingkat provinsi yakni Bali, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Selain itu, untuk Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi tingkat kota yakni Bengkulu, Tual, Tebing Tinggi, Lhokseumawe, Tebing Tinggi, Tual, dan Bengkulu. Kemudian tingkat kabupaten yakni Purbalingga, Tanah Bumbu, Natuna, Nunukan, dan Hulu Sungai Tengah.
Sedangkan tingkat provinsi yakni Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur. (tugas).
