Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan aset daerah sebagai sumber peningkatan pendapatan.
Ketiga instrumen tersebut dinilai memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah daerah
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni mengungkapkan masih terdapat BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang berlangsung secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4/2026).
“Kinerja BUMD perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui pengembangan sektor strategis seperti pangan, pariwisata, dan layanan publik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, penguatan manajemen, serta peningkatan profesionalisme agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus mampu menjadi sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Fatoni mengatakan BLUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memberikan nilai tambah secara finansial bagi daerah.
Kemendagri juga mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif melalui berbagai skema, seperti kerja sama pemanfaatan, sewa, maupun bentuk optimalisasi lainnya untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan inovatif, diharapkan seluruh potensi tersebut dapat memperkuat struktur pendapatan daerah secara berkelanjutan serta mendukung percepatan pembangunan,” tandasnya. (tugas/Kemendagri).
