Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Kementerian PANRB menargetkan birokrasi yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat, serta reformasi birokrasi tematik yang menyelesaikan isu strategis.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/09/2025).
Disampaikan bahwa program kerja Kementerian PANRB dirancang strategis dan selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, 17 Program Prioritas Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Pada RPJPN menekankan tiga transformasi besar, meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Kementerian PANRB berperan penting dalam transformasi tata kelola dengan menghadirkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Sedangkan pada RPJMN, mandat utama Kementerian PANRB yakni Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan.
Kemudian Program Prioritas Presiden nomor 3 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Selanjutnya RKP 2026 bertema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Kementerian PANRB mendukung melalui lima agenda utama, yakni penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi manajemen ASN, transformasi layanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintah digital.
“Dengan demikian, seluruh program Kementerian PANRB bukan hanya memenuhi target internal, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjadi pengungkit pencapaian Indonesia Emas 2045,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menyampaikan bahwa pada tahun 2026 instansinya fokus pada 6 area utama, pertama penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja untuk birokrasi yang sinergis dan berdampak melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) (SAKP).
Strategi 2026 diarahkan pada penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 pada instansi pemerintah, dan transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang terpadu berbasis shared outcome.
Fokus yang kedua penguatan kelembagaan yang agile dan proses bisnis terintegrasi, dimana Kementerian PANRB menargetkan struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur.
Strategi pada 2026 mencakup penyelarasan struktur dan tata kelola kelembagaan dengan program prioritas pemerintah dan prioritas pembangunan, dan transformasi sistem kerja birokrasi yang lebih agile dan kolaboratif.
Menteri Rini mengatakan pada fokus ketiga adalah transformasi manajemen ASN difokuskan untuk memastikan sistem merit berjalan efektif dan konsisten, serta manajemen talenta terstandar dan terkoordinasi secara nasional.
Strategi 2026 mencakup sinkronisasi kebijakan sistem merit ASN, transformasi manajemen ASN termasuk layanan digital ASN terpadu, dan penguatan kompetensi dan budaya digital ASN untuk mendukung transformasi digital.
Selanjutnya pada fokus keempat adalah transformasi layanan publik diarahkan untuk menghadirkan layanan yang inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses. Strategi 2026 meliputi layanan publik multikanal (omnichannel) meliputi pelayanan tatap muka, pelayanan jemput bola, pelayanan mandiri, dan pelayanan digital.
Kemudian penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik, dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
Dikatakan untuk fokus kelima adalah penguatan tata kelola pemerintah digital diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta memastikan transformasi digital antarinstansi berjalan terpadu.
Strategi 2026 meliputi integrasi layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui Portal Nasional, dan penerapan arsitektur dan manajemen layanan digital prioritas di instansi pemerintah.
Sementara fokus keenam adalah dukungan manajemen untuk memperkuat kapabilitas organisasi Kementerian PANRB. Strategi 2026 fokus penguatan peran strategis Kementerian PANRB sebagai sandbox, living lab, dan role model birokrasi nasional.
Kemudian penguatan tata kelola manajemen internal Kementerian PANRB, dan penguatan audit internal dan fungsi APIP sebagai penjaga akuntabilitas.
“Dukungan dari Komisi II DPR RI diharapkan agar program prioritas Kementerian PANRB terlaksana optimal dan mendukung pencapaian target RPJMN dan Program Prioritas Presiden. Segala masukan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih profesional, dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucapnya. (tugas)
