JAMBI – DPRD Provinsi Jambi melalui panitia khusus (Pansus) percepatan bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) akan melibatkan sejumlah pihak lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian kesepakatan participating interest (PI) sebesar 10 persen.
Ketua Pansus percepatan bagi hasil migas DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, mengatakan pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk mencari solusi atas belum tercapainya kesepakatan nilai kontribusi dari salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (K3S).
“ Terkait dinamika terbaru, soal isu satu perusahaan hanya sanggup mengeluarkan anggaran tujuh persen, kita akan gandeng sejumlah pihak untuk membantu menyelesaikannya,” kata Abun Yani di Kota Jambi, Kamis.
Pansus telah menjadwalkan rapat lintas sektor pada 12 Agustus 2026 dengan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi XII DPR RI, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, serta BUMD PT Jambi Indoguna Internasional.
Abun Yani mengatakan transparansi dalam proses penetapan bagi hasil migas diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebab, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, dari dua perusahaan K3S yang berpartisipasi dalam skema bagi hasil migas untuk daerah, baru Jadestone Energy yang menyepakati kontribusi sebesar Rp30 miliar.
Nilai tersebut merupakan kontribusi untuk satu tahun. Menurut Abun Yani, besaran itu mempertimbangkan status Jadestone Energy sebagai perusahaan yang relatif baru beroperasi di Jambi.
Sementara itu, PetroChina International Jabung Ltd belum menyepakati usulan kontribusi sebesar 10 persen dari pemerintah. Perusahaan tersebut sejauh ini baru menyampaikan angka kesepakatan awal sebesar tujuh persen.
Berdasarkan perhitungan sementara, nilai tujuh persen dari PetroChina diperkirakan mencapai Rp19 miliar per bulan. Jika mulai diberlakukan pada September 2026, kontribusi selama empat bulan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp76 miliar.
Abun Yani menegaskan, apabila rapat lintas sektor tidak menghasilkan kesepakatan, Pansus akan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, KPK, dan kepolisian.
“Kita ingin transparansi supaya tidak ada opini negatif, apa yang kita lakukan sesuai regulasi, tujuan kita bagaimana hak dan kewajiban sesuai dengan aturan undang-undang,” ujarnya.










