Bandung – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Melalui kesempatan tersebut, Mendagri memberikan sejumlah arahan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
Mendagri mengatakan, kepada seluruh Sekda terkait dengan evaluasi pada roda pemerintahan mulai dari pendapatan daerah, belanja, maupun rencana pada tahun 2026 mendatang. Dirinya menyebut, bahwa daerah harus lebih mampu mengefisienkan anggaran dengan baik.
“Tadi saya memberikan arahan kepada para Sekda dan kepada seluruh rencana pembangunan daerah tentang evaluasi di tahun ini terutama tentang pendapatan, belanja, dan rencana pada tahun depan bagaimana mereka harus bisa mengefisienkan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan baik seperti di Kabupaten Lahat mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ujar Mendagri.
Kemudian, Mendagri mengingatkan agar daerah bisa mengelola pendapatan dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus memberatkan rakyat.
“Kemudian adalah untuk mendapatkan pendapatan tanpa memberatkan rakyat, di antaranya sudah beberapa yang ada restoran hotel itu kan selalu ditarik belum tentu masuk ke Dispenda, sehingga dibuat sistem seperti di Banyuwangi PAD nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang saat ini sudah dibayar pajak,” katanya.
Selanjutnya, Mendagri meminta para Sekda agar menjadi birokrasi di daerah yang bisa menyelaraskan program dari Pemerintah Pusat yang akan dieksekusi di daerah. Dengan begitu, banyaknya program mulai dari kementerian dapat dilakukan dengan baik tanpa terkendala.
“Kemudian menangkap program-program dari pusat yang jumlahnya 1.377 triliun dalam berbagai macam bentuk jembatan perbaikan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain tapi teman-teman di daerah harus paham juga bahwa kementerian pusat itu juga pasti nggak ingin programnya gagal,” jelas Mendagri.
“Oleh karena itu program yang mau diserahkan ke daerah atau dilakukan di daerah ini pasti dicari yang kepala daerah track record nya bagus, mengeksekusi nya dengan baik tidak dikorupsi nah seperti itu yang kita sampaikan dan harus pro aktif dalam membuat perubahan di sana,” sambungnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta para Sekda untuk mencari program baru agar bisa menghidupkan UMKM yang bisa mendapatkan pendapatan daerah dan menghidupkan perusahaan swasta. Hal ini diharapkan uang yang berada di daerah dapat berputar sehingga mempermudah ekosistem ekonomi yang sehat.
Mendagri menyebut tujuan adanya Rapat Koordinasi bersama para Sekda seluruh Indonesia ini sangat penting. Sebab, dalam roda pemerintahan, Sekda memiliki peran penting lainnya dalam menyempurnakan program yang berdampak positif bagi masyarakat ke depannya.
“Sekda itu adalah jantung, jantungnya pemerintahan itu ASN tertinggi karena kepala daerah kan pejabat politik, pilihan partai dan dipilih oleh rakyat, tapi pejabat tinggi yang berkarir itu Sekda otomatis kepala daerah ingin mencari Sekda yang cocok dengan dirinya, nah sementara banyak yang mengajukan pergantian Sekda kepada kita itu membuat saya menunda kegiatan seperti ini kegiatan para Sekda ini,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPSDM Sugeng Hariyono dan para pejabat Kemendagri lainnya. (tugas).
