Jakarta – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan pentingnya pemahaman regulasi dan keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan cepat dan tepat di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya saat memberikan materi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
Rapat Koordinasi ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) agar perencanaan dan penganggaran tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan program prioritas nasional.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika fiskal serta tantangan pembangunan ke depan.
Dalam arahannya, Fatoni menjelaskan bahwa kepala daerah memegang peran strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Maka kepala daerah memiliki kewenangan besar yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Fatoni.
Fatoni juga menekankan pentingnya peran Sekda dan Bappeda dalam menentukan arah kebijakan daerah. Menurutnya, keduanya merupakan aktor kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan berjalan sesuai regulasi, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan sejumlah isu strategis yang sering menjadi perdebatan, antara lain mengenai perubahan dan pergeseran anggaran, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta kewenangan kepala daerah dalam kondisi darurat dan mendesak.
Menurut Fatoni, regulasi telah memberi ruang bagi kepala daerah untuk bertindak cepat dalam situasi tertentu tanpa harus menunggu mekanisme normal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Negara tidak boleh berhenti hanya karena alasan belum ada anggaran, negara harus hadir,” tegasnya.
Fatoni juga meluruskan pemahaman umum terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang selama ini dianggap hanya untuk bencana alam. Dia menjelaskan bahwa BTT dapat digunakan untuk berbagai keperluan darurat dan mendesak yang berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik.
“BTT dapat digunakan untuk bencana sosial, gangguan pelayanan publik, kerusakan sarana dan prasarana, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang sangat mendesak. Tidak perlu menunggu surat edaran, karena dasar hukumnya sudah jelas,” jelas Fatoni.
Kemudian, jika alokasi BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber lain seperti sisa lelang, sisa kegiatan, atau kas daerah yang masih tersedia, selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih jauh, Fatoni mengingatkan bahwa sinkronisasi antara program pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah tahun 2025. Oleh karena itu, dirinya mendorong seluruh Sekda dan Kepala Bappeda untuk memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan.
“Mari kita terus mengikuti kebijakan pusat, memahami regulasi, dan menjaga koordinasi agar program daerah selaras dengan kebijakan nasional. Dengan begitu, seluruh kebijakan yang kita jalankan tidak sia-sia dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pesan Fatoni.
Melalui forum ini, Kemendagri berharap terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. (tugas).
