Oleh: Abdullah Rasyid
Penulis – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Penggerebekan jaringan judi online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana wajah ancaman terhadap negara telah berubah.
Dulu, ancaman negara identik dengan invasi militer, penyusupan senjata, atau perang terbuka. Kini, ancaman hadir dalam bentuk yang lebih senyap: server, laptop, visa, apartemen sewaan, rekening digital, dan jaringan internet lintas negara.
Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan WNA ternyata mampu membangun “pabrik judi online” yang diduga mengoperasikan puluhan situs digital secara sistematis. Mereka bekerja dalam ruang tertutup, hidup dalam komunitas eksklusif, bergerak nyaris tanpa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun dampaknya mengalir ke seluruh Indonesia: menghancurkan ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan digital, hingga memicu kebocoran devisa dan pencucian uang lintas negara.
Pertanyaan paling mendasar tentu muncul: bagaimana ratusan WNA bisa masuk, tinggal, dan menjalankan aktivitas ilegal secara terorganisasi di pusat ibu kota?
Jawabannya kemungkinan pahit: ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.
Kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman keimigrasian modern tidak lagi hanya soal orang asing overstay atau pelanggaran administrasi biasa. Kini, imigrasi berada di garis depan pertarungan kedaulatan digital dan ekonomi nasional.
Bisa jadi sebagian dari mereka masuk menggunakan visa wisata, visa bisnis, atau sponsor tertentu yang kemudian disalahgunakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan telah menegaskan adanya dugaan pemalsuan sponsor visa dan membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pihak penjamin yang terlibat.
Di sinilah persoalan menjadi serius. Sebab sistem sponsor dalam keimigrasian sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab hukum. Ketika sponsor berubah menjadi “jasa masuk” bagi operasi ilegal transnasional, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya aturan administrasi, tetapi integritas negara.
Indonesia tampaknya mulai dibaca sebagai pasar besar sekaligus basis operasi yang potensial bagi jaringan judi online internasional. Populasi digital yang besar, tingginya pengguna internet, serta besarnya perputaran uang di sektor ilegal membuat Indonesia menjadi target empuk.
Dalam perspektif geopolitik modern, kontrol terhadap arus manusia dan arus data adalah bagian dari kekuatan negara. Negara yang tidak mampu mengawasi siapa yang masuk, bekerja, dan menjalankan aktivitas digital di wilayahnya perlahan akan kehilangan kontrol atas ruang kedaulatannya sendiri.
Inilah mengapa persoalan judi online tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai isu moral atau kriminal biasa. Ia sudah berkembang menjadi ancaman keamanan nasional nonmiliter.
Bayangkan ironi ini: di saat negara sedang mendorong transformasi digital, ekonomi kreatif, dan hilirisasi teknologi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, justru ruang digital Indonesia disusupi oleh industri ilegal transnasional yang memanfaatkan teknologi untuk merusak masyarakat.
Judi online bekerja seperti perusahaan modern. Ada operator, tim pemasaran, pengelola transaksi, customer service, hingga pengatur algoritma digital. Mereka berpindah server dengan cepat, menggunakan rekening nominee, memanfaatkan cryptocurrency, dan bekerja lintas yurisdiksi negara.
Karena itu, pendekatan penanganannya juga tidak bisa konvensional.
Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital. Pengawasan visa tidak cukup berhenti di pintu masuk bandara. Negara harus mulai membangun integrasi intelijen antara data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, hingga pengawasan hunian dan kawasan bisnis.
Di era kecerdasan buatan (AI), profiling risiko WNA berbasis big data sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Negara harus mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan sejak awal: kedatangan dalam jumlah besar, sponsor berulang, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga pola tinggal tertutup dalam satu lokasi tertentu.
Di titik inilah negara, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu melakukan transformasi pengawasan secara lebih agresif dan modern.
Pertama, memperkuat selective policy keimigrasian berbasis risiko. Indonesia harus semakin selektif terhadap WNA yang masuk, terutama dari sektor-sektor dan pola perjalanan yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen keamanan nasional.
Kedua, membangun sistem integrated immigration intelligence. Data perlintasan, sponsor, tempat tinggal, aktivitas ekonomi, hingga pola digital perlu diintegrasikan dengan Polri, PPATK, Komdigi, BIN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa bekerja dalam pola sektoral yang terpisah-pisah.
Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Selama ini sponsor sering dipandang formalitas administratif. Padahal sponsor adalah pintu utama masuknya orang asing. Karena itu, sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.
Keempat, memperkuat pengawasan wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, atau kantor tertutup sebagai basis operasi. Karena itu, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya di bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus bergerak ke pusat-pusat ekonomi digital perkotaan.
Kelima, mempercepat penggunaan AI dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi. Negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola manual. Sistem analitik harus mampu membaca anomali: misalnya kedatangan WNA dalam jumlah besar dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, atau aktivitas digital dan transaksi mencurigakan.
Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala. Judi online adalah kejahatan multidimensi. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan model whole of government approach yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, kasus Hayam Wuruk menunjukkan bahwa perang melawan judi online pada hakikatnya adalah perang menjaga kedaulatan negara.
Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal global.
Karena jika negara lengah, maka kota-kota besar kita perlahan bisa berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.
Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.
