• Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
Senin, November 9, 2026
Bacajambi.id
  • Login
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN
No Result
View All Result
Bacajambi.id
ADVERTISEMENT

“Pintu Dipercepat, Pengawasan Diperketat”

R3daksi by R3daksi
21 September 2026
in OPINI
0
“Pintu Dipercepat, Pengawasan Diperketat”

Oleh: Abdullah Rasyid

Penulis: Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

READ ALSO

Negara yang Mampu Menjelaskan Diri

Dari Kesepakatan ke Hasil: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas

ADVERTISEMENT

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh tiga kementerian pada 9 September 2026 menandai perubahan penting dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sepakat mengintegrasikan tiga sistem: Online Single Submission (OSS), SIAPkerja, dan All Indonesia.

Sebelumnya, ketiga sistem berjalan pada jalurnya masing-masing. Kini, semuanya disambungkan menjadi satu rangkaian pelayanan untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian kepada investor, sekaligus memperkuat pengawasan TKA.

OSS menjadi pintu masuk tunggal bagi pelaku usaha. Permohonan penggunaan TKA diteruskan ke SIAPkerja untuk pemeriksaan dan penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

ADVERTISEMENT

Setelah persyaratan ketenagakerjaan terpenuhi, proses dilanjutkan melalui All Indonesia untuk verifikasi serta penerbitan visa dan izin tinggal sesuai ketentuan.

Dengan pola ini, pemohon tidak lagi berulang kali berpindah pintu. Sistem pemerintahlah yang berkomunikasi dan mempertukarkan data.

Pemerintah menargetkan seluruh proses selesai maksimal lima hari kerja. Bagi dunia usaha, kepastian waktu tersebut sangat penting. Ia memengaruhi jadwal proyek, biaya investasi, mobilisasi tenaga ahli, dan perencanaan produksi.

Prosedur yang terintegrasi juga dapat mengurangi pertemuan langsung, mempersempit ruang percaloan, serta menekan pungutan di luar ketentuan.

Namun, dari sisi Imigrasi, integrasi ini tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda percepatan pelayanan.

Imigrasi bukan sekadar penerbit visa dan izin tinggal. Imigrasi adalah penjaga pintu negara. Setiap kemudahan masuk harus diimbangi dengan kemampuan mengawasi yang lebih kuat.

Semakin cepat pintu dibuka, semakin cermat negara harus mengenali siapa yang masuk.

ADVERTISEMENT

Setiap TKA membawa data penting: identitas, kewarganegaraan, keahlian, riwayat perjalanan, perusahaan penjamin, jabatan, lokasi kerja, dan masa kontrak. Data tersebut harus tersambung sejak permohonan diajukan sampai TKA meninggalkan Indonesia.

Data RPTKA harus sesuai dengan visa dan izin tinggal. Jabatan yang disetujui harus sama dengan pekerjaan yang dijalankan. Lokasi kerja harus cocok dengan dokumen. Perusahaan penjamin pun harus benar-benar beroperasi dan bertanggung jawab.

Sistem juga perlu memberikan peringatan ketika izin tinggal hampir berakhir, TKA berpindah perusahaan, bekerja di lokasi lain, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin.

All Indonesia karena itu tidak boleh berhenti sebagai loket digital. Sistem ini harus menjadi bagian dari pengawasan keimigrasian berbasis data dan analisis risiko.

TKA dengan dokumen lengkap, perusahaan kredibel, dan riwayat bersih dapat dilayani dengan cepat. Sebaliknya, permohonan dengan data tidak konsisten, sponsor bermasalah, atau rekam jejak pelanggaran harus diperiksa lebih mendalam.

Prinsipnya jelas: yang patuh dipermudah, yang berisiko diperiksa, dan yang melanggar ditindak.

Mekanisme fiktif positif juga harus diterapkan secara hati-hati. Persetujuan otomatis ketika batas waktu terlampaui memang dapat mendisiplinkan birokrasi. Namun, mekanisme itu tidak boleh melemahkan pemeriksaan substantif keimigrasian.

Identitas, keabsahan dokumen, daftar pencegahan dan penangkalan, rekam jejak pelanggaran, serta pertimbangan keamanan tetap harus diverifikasi.

Kecepatan adalah ukuran kualitas pelayanan. Namun, keselamatan dan kedaulatan negara tidak boleh diserahkan kepada hitungan waktu semata.

Integrasi perizinan juga bukan berarti membuka jalan bagi pekerja asing tidak terampil. Setiap perusahaan yang menggunakan TKA tetap wajib memiliki RPTKA. TKA harus bekerja sesuai jabatan dan keahlian yang disetujui.

Kehadiran mereka juga harus disertai alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.

Investasi yang baik bukan hanya membawa modal. Investasi harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kemampuan manusia Indonesia.

Pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga ahli berdasarkan sektor dan daerah, kemudian menyandingkannya dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Jika kompetensi yang dibutuhkan belum tersedia, negara harus menyiapkannya melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja.

Jangan sampai ketidaksiapan SDM nasional terus dijadikan alasan untuk mendatangkan TKA pada pekerjaan yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

TKA harus menjadi jembatan kompetensi, bukan pengganti permanen pekerja lokal.

Pengawasan pun tidak cukup dilakukan di belakang meja. Integrasi data digital harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan unsur terkait.

Keberhasilan integrasi OSS, SIAPkerja, dan All Indonesia jangan hanya dihitung dari cepatnya izin diterbitkan. Ukur pula penyalahgunaan izin yang berhasil dicegah, perusahaan penjamin yang semakin tertib, pelanggaran yang ditemukan, serta pekerja Indonesia yang memperoleh alih keahlian.

Integrasi tiga sistem ini merupakan langkah maju menuju birokrasi yang lebih sederhana, transparan, dan dapat ditelusuri. Pelaku usaha memperoleh kepastian. Pemerintah mendapatkan data yang lebih utuh. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa kemudahan investasi tidak mengorbankan kesempatan kerja dan keamanan negara.

Satu pintu pelayanan bukan berarti pintu tanpa penjaga.

Ketika pelayanan dipercepat, pengawasan harus diperketat. Di situlah Imigrasi menjalankan dua wajah pengabdiannya: ramah melayani yang patuh dan tegas menghadapi mereka yang menyalahgunakan kemudahan negara.

Related Posts

Negara yang Mampu Menjelaskan Diri
OPINI

Negara yang Mampu Menjelaskan Diri

Dari Kesepakatan ke Hasil: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas
OPINI

Dari Kesepakatan ke Hasil: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas

Mengadili Penyimpangan, Membenahi Pemasyarakatan
OPINI

Mengadili Penyimpangan, Membenahi Pemasyarakatan

Dari Jeruji ke Reintegrasi Sosial: Menagih Janji KUHP Baru pada Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan
OPINI

Dari Jeruji ke Reintegrasi Sosial: Menagih Janji KUHP Baru pada Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan

Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mengubah Rakor Menjadi Mesin Perbaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
OPINI

Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mengubah Rakor Menjadi Mesin Perbaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Segel Karhutla, Ujian Ketegasan Negara
OPINI

Segel Karhutla, Ujian Ketegasan Negara

Next Post
Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mengubah Rakor Menjadi Mesin Perbaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mengubah Rakor Menjadi Mesin Perbaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

‎Singkut Juara Umum MTQ ke-22 Tingkat Kabupaten Sarolangun 2026

‎Singkut Juara Umum MTQ ke-22 Tingkat Kabupaten Sarolangun 2026

Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Merangin Sudah Terbentuk 93

Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Merangin Sudah Terbentuk 93

Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono Pimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi Tahun 2025

Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono Pimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi Tahun 2025

Pererat Silaturahmi, KPU Provinsi Jambi Gelar Media Gathering Sekaligus Buka Puasa Bersama

Pererat Silaturahmi, KPU Provinsi Jambi Gelar Media Gathering Sekaligus Buka Puasa Bersama

Tim Pemulihan Aset Kejagung Lelang Barang Rampasan Negara Terpidana Doni Salmanan Senilai Rp9,8 Miliar

Tim Pemulihan Aset Kejagung Lelang Barang Rampasan Negara Terpidana Doni Salmanan Senilai Rp9,8 Miliar

DPRD Batanghari Gelar Penetapan Usulan Pemberhentian Bupati dan Wabup Batanghari

DPRD Batanghari Gelar Penetapan Usulan Pemberhentian Bupati dan Wabup Batanghari

Helm Gratis untuk Pengendara: Komitmen Jasa Raharja Jambi Tingkatkan Keselamatan Jalan

Helm Gratis untuk Pengendara: Komitmen Jasa Raharja Jambi Tingkatkan Keselamatan Jalan

Gugatan eks Pegawai KPK Dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat

Gugatan eks Pegawai KPK Dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Tata Cara dan Persyaratan Pemecahan Bidang Tanah bagi Pemegang Hak

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Tata Cara dan Persyaratan Pemecahan Bidang Tanah bagi Pemegang Hak

KPK OTT di Lampung Tengah, 5 orang Ditangkap, Salah Satunya Bupati Ardito Wijaya

KPK OTT di Lampung Tengah, 5 orang Ditangkap, Salah Satunya Bupati Ardito Wijaya

  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi

© 2023 BacaJambi.ID

No Result
View All Result
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN

© 2023 BacaJambi.ID

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In