Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik lebaran. Karena fasilitas dinas digunakan untuk kepentingan dinas, sehingga tidak tepat jika digunakan untuk kepentingan pribadi.
“KPK mengimbau kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, para ASN dan penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi termasuk untuk kegiatan mudik hari raya idul Fitri,”kata Budi Prastyo Juru Bicara KPK menyampaikan ke wartawan, Jumat (28)3/2025).
Fasilitas dinas termasuk mobil dinas adalah aset negara atau aset pemerintah daerah, sehingga dalam pengelolaanya baik dalam pencatatan dan juga perawatannya menjadi salah satu fokus dari KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk dilakukan penertiban, sehingga fasilitas dinas termasuk mobil dinas tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi diluar kedinasan.
“Selain itu pemasangan stiker pada mobil dinas dapat dilakukan, namun stiker tersebut untuk kepentingan dinas atau kepentingan pemerintah daerah, misalnya stiker terkait dengan promosi wisata atau stikter terkait peraturan pemerintah daerah,”jelas Budi Prasetyo.
Lanjut ia, menegaskan pemasangan stiker pada mobil dinas yang tidak diperbolehkan adalah stiker yang dipasang untuk kepentingan pribadi.
Mobil dinas adalah aset negara atau daerah, sehingga pengelolaannya juga harus dilakukan secara tertib. (tugas).
.
