Jakarta – Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Global Tuberculosis Report 2024 mencatat, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat eliminasi TBC. Menurutnya, dengan otoritas dan kewenangan yang dimiliki kepala daerah, TBC akan dapat ditangani secara optimal.
“Kepada kepala daerah yang memiliki power, otoritas, kebijakan, sumber daya lebih serius menangani ini,” ujar Mendagri saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa bangsa keluar dari krisis. Padahal saat itu vaksin Covid-19 belum ditemukan dan upaya penanganan menghadapi tantangan besar. Karena itu, ia menekankan agar persoalan TBC dapat ditangani secara prima.
Mendagri juga menyoroti masih adanya kesenjangan layanan kesehatan di daerah. Saat berkunjung ke Papua Pegunungan beberapa waktu lalu, ia menemukan kasus TBC pada anak-anak yang belum mendapatkan perawatan secara optimal.
“Nah ini, itulah kira-kira ironisnya. Sehingga kita membutuhkan keseriusan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa TBC memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan Covid-19.
“Sejak ditemukan, TBC telah merenggut hingga 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kematian global, termasuk 125 ribu di Indonesia. Artinya, setiap lima menit ada dua orang Indonesia meninggal karena TBC,” jelas Menkes.
Menkes memaparkan tantangan utama adalah menemukan kasus yang belum terdeteksi. Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47 persen dari target nasional. Hanya Provinsi Banten yang berhasil mencapai target notifikasi kasus.
“Target tahun ini adalah menemukan minimal 900 ribu kasus. Begitu pasien ditemukan, pengobatan jelas tersedia. Yang terpenting memastikan pasien minum obat teratur selama enam bulan agar sembuh total dan tidak menularkan lagi,” tambahnya.
Dari kasus yang sudah ditemukan, 90 persen pasien TBC sensitif obat telah memulai pengobatan, sedangkan TBC resisten obat baru 77 persen dari target 95 persen. Namun, tingkat keberhasilan terapi masih di bawah target: tidak ada provinsi yang mencapai 90 persen untuk TBC sensitif obat, dan hanya Kalimantan Utara yang mencapai target 80 persen untuk TBC resisten obat.
Selain itu, cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) masih rendah. Hingga Agustus 2025, baru 108.590 kontak serumah penderita TBC atau sekitar 8 persen yang mendapat TPT, jauh dari target nasional 72 persen.
“Rendahnya capaian TPT menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan,” ujar Menkes.
Dari sisi pendanaan, Menkes menegaskan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia, baik dari hibah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, realisasi di sejumlah daerah masih rendah.
“Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan anggaran TBC dimanfaatkan optimal untuk menemukan dan mengobati pasien,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut rapat ini, Pemda diminta menetapkan regulasi yang mendukung percepatan eliminasi TBC. Selain itu, daerah juga didorong mengalokasikan anggaran memadai untuk penanganan TBC, memperkuat layanan kesehatan primer untuk deteksi dini dan pengobatan, serta melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan TBC. (tugas).
