Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya para kepala daerah memahami manfaat pengembangan geopark. Menurutnya, geopark menyimpan nilai strategis, tidak hanya dari aspek warisan geologi, tetapi juga budaya dan ekonomi.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan pada acara Indonesia’s Geopark Leader Forum bertajuk “Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development”. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Mendagri menegaskan, pengembangan geopark dapat memberikan manfaat luas, mulai dari edukasi, penelitian, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ekonomi berbasis wisata.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini banyak merupakan pejabat baru.
Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.
“Proaktif untuk melakukan konservasi, educate, melakukan sosialisasi juga. Dan [mengembangkan] dari sisi ekonominya supaya tempat itu hidup, bisa mandiri, tapi tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.
Terlebih, lanjut Mendagri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang memiliki banyak geopark. Bahkan, sebanyak 12 geopark yang tersebar di sejumlah daerah telah diakui statusnya sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark. Status ini memberikan banyak keuntungan, salah satunya meningkatkan promosi di kancah internasional.
“Kalau sudah di-approve oleh UNESCO sebagai geopark, maka para wisatawan penasaran mau ke sana,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan geopark membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menilai tidak semua daerah memiliki kemampuan anggaran yang memadai, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia mengusulkan agar Bappenas mempertimbangkan dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Director of the UNESCO Office in Jakarta and UNESCO Representative in Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, The Philippines, and Timor-Leste Maki Katsuno-Hayashikawa; sejumlah kepala daerah; serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga. (tugas/Iqbal)
