• Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
Senin, November 23, 2026
Bacajambi.id
  • Login
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN
No Result
View All Result
Bacajambi.id
ADVERTISEMENT

Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa dan Hasil Putusan Dismissal MK Dijadwalkan Serentak 20 Pebruari 2025

R3daksi by R3daksi
4 Februari 2025
in RAGAM
0
Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa dan Hasil Putusan Dismissal MK Dijadwalkan Serentak 20 Pebruari 2025

Jakarta – Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 non-sengketa bakal digelar serentak dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini menjadi kesepakatan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dan penyelenggara pemilu pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Kesepakatan ini merespons adanya kebijakan MK yang mempercepat pengucapan keputusan dismissal pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Keputusan tersebut bakal menetapkan mana saja sengketa pemilihan hasil pilkada yang layak dilanjutkan ke persidangan pembuktian maupun dihentikan.

READ ALSO

Perjalanan Panjang Seorang Pemuda Hingga Meraih Kesuksesan

ADVERTISEMENT

Mendagri menjelaskan, dengan menunggu putusan dismissal, jumlah kepala daerah yang dilantik akan lebih banyak dibanding hanya melantik yang non-sengketa. Terlebih, jarak rencana pelantikan non-sengketa yang semula 6 Februari tak terlalu jauh dengan jadwal pembacaan putusan dismissal. Karena itu, jadwal pelantikan tersebut disepakati untuk diubah.

“Kami melihat bahwa dengan adanya putusan dismissal tanggal 4-5 Februari, itu membuka peluang terjadinya pelantikan besar yaitu yang non-sengketa sama dismissal,” jelasnya.

Langkah menyerentakkan pelantikan tersebut merupakan upaya mendorong agar kepala daerah terpilih segera bekerja, termasuk hasil putusan dismissal.

Mendagri juga telah berkomunikasi dengan MK agar segera memublikasikan keputusan dismissal bila sudah ditetapkan. Sebab, keputusan ini akan menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menetapkan kepala daerah terpilih. Ketetapan KPUD tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengusulkan pelantikan.

ADVERTISEMENT

Terkait dengan waktu pelantikan, Mendagri mengaku telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden. Berdasarkan regulasi waktu penyelesaian di masing-masing instansi, pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal dapat berlangsung pada tanggal 18, 19, dan 20 Februari. Ketiga tanggal tersebut menjadi masukan Mendagri kepada Presiden.

“Saya sebagai bawahan tentunya memberi masukan kepada Bapak Presiden dan beliau ingin cepat, bagus kalau dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan, digabung, nah itu beliau memilih tanggal 20,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas, pihaknya menyerahkan jadwal pelantikan kepala daerah kepada pemerintah. Meskipun, kata dia, Mendagri telah mengusulkan pelantikan berlangsung pada tanggal 20 Februari.

“Secara prinsip, Insyaallah dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara dalam hal ini Jakarta,” ujarnya. (tugas)

ADVERTISEMENT
Tags: Komisi II DPR RIMahkamah KonstitusiMenteri Dalam NegeriMuhammad Tito KarnavianPelantikan Kepala Daerah

Related Posts

Perjalanan Panjang Seorang Pemuda Hingga Meraih Kesuksesan
RAGAM

Perjalanan Panjang Seorang Pemuda Hingga Meraih Kesuksesan

RAGAM

Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers untuk Perkuat Sinergi Informasi
NASIONAL

Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers untuk Perkuat Sinergi Informasi

Tim Penyidik Kejagung Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Pertambangan Nikel Sultra
HUKRIM

Tim Penyidik Kejagung Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Pertambangan Nikel Sultra

Tim Penyidik Kejagung Serahkan 11 Tersangka dan Barang Bukti Perkara Korupsi Penyimpangan Ekspor CPO
HUKRIM

Tim Penyidik Kejagung Serahkan 11 Tersangka dan Barang Bukti Perkara Korupsi Penyimpangan Ekspor CPO

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison dan 3 orang Lainya Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
RAGAM

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison dan 3 orang Lainya Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Next Post
Pj Bupati Merangin Tandatangani Nota Kesepahaman Perizinan bersama Menteri Dalam Negeri

Pj Bupati Merangin Tandatangani Nota Kesepahaman Perizinan bersama Menteri Dalam Negeri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

Tobat Ekologis dari Balik Tembok Lapas

Tobat Ekologis dari Balik Tembok Lapas

KPK Ingatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

KPK Ingatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi Sita Pabrik PT Prosympac Agro Lestari Terkait Kasus Korupsi Kredit Investasi dan Modal Kerja di Bank BNI

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi Sita Pabrik PT Prosympac Agro Lestari Terkait Kasus Korupsi Kredit Investasi dan Modal Kerja di Bank BNI

Menuju Digitalisasi 2029, ini Langkah Nyata Kadis Kominfo Provinsi Jambi

Menuju Digitalisasi 2029, ini Langkah Nyata Kadis Kominfo Provinsi Jambi

Jasa Raharja Perkuat Budaya Sadar Risiko di Kalangan Internal lewat Risk Management Update 2025

Jasa Raharja Perkuat Budaya Sadar Risiko di Kalangan Internal lewat Risk Management Update 2025

Wali Kota Jambi Hadiri Rakerda REI Jambi 2026 dan Resmikan Kantor Baru

Wali Kota Jambi Hadiri Rakerda REI Jambi 2026 dan Resmikan Kantor Baru

Gelar Syukuran, Pertamina EP Jambi Field Apresiasi Dukungan Masyarakat

Gelar Syukuran, Pertamina EP Jambi Field Apresiasi Dukungan Masyarakat

Personel TNI Siap Amankan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Seluruh Kejaksaan Negeri

Personel TNI Siap Amankan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Seluruh Kejaksaan Negeri

SK CPNS Formasi Teknis di Merangin diserahkan Bulan Juni dan PPPK Tahap I Bulan Oktober 2025

SK CPNS Formasi Teknis di Merangin diserahkan Bulan Juni dan PPPK Tahap I Bulan Oktober 2025

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Rp50,48 Triliun 

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Rp50,48 Triliun 

  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi

© 2023 BacaJambi.ID

No Result
View All Result
  • RAGAM
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • HUKRIM
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • PEMERINTAHAN

© 2023 BacaJambi.ID

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In