Tanjab Barat — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan primer melalui implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan semakin dekat, mudah diakses, terpadu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka Penguatan Implementasi ILP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (2/9), di Hotel Ar Riyadh, Kuala Tungkal.
Dalam arahannya, Hermansyah menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara terpadu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat, tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Hermansyah menyampaikan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini memiliki 16 puskesmas dan sekitar 280 posyandu aktif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di 13 kecamatan, 114 desa, dan 20 kelurahan.
Menurutnya, keberadaan jaringan pelayanan tersebut merupakan modal penting dalam memperkuat implementasi ILP, khususnya melalui pendekatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga dan memantau kondisi kesehatannya.
“Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin harus terus kita tingkatkan. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan semua sektor,” ujarnya.
Penguatan implementasi ILP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2026 turut mendapat dukungan dana hibah Global Fund melalui Kementerian Kesehatan. Dalam program tersebut, Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau ditetapkan sebagai lokus program Scale Up ILP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Penetapan Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau sebagai lokus program merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat fasilitas kesehatan, sekaligus mendorong penerapan layanan yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui program tersebut, penguatan ILP diharapkan terus dikembangkan dengan dukungan lintas sektor sehingga pelayanan kesehatan primer mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif, termasuk melalui jejaring pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sihala Simatupang, S.K.M., M.P.H., dalam laporan sekaligus sambutannya menjelaskan bahwa Transformasi Sistem Kesehatan telah dicanangkan Kementerian Kesehatan sejak 2022 sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan.
Ia menjelaskan, transformasi tersebut memiliki enam pilar, dengan Transformasi Layanan Primer sebagai pilar pertama. Implementasi ILP mengedepankan pendekatan berbasis siklus hidup dengan menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan.
Pelayanan diintegrasikan mulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui posyandu hingga puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya.
Pendekatan tersebut mencakup seluruh tahapan kehidupan, mulai dari bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia, termasuk pelayanan kesehatan keluarga secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Sihala berharap pelaksanaan ILP tahun 2026 dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga kualitas pelayanan kesehatan meningkat dan pencapaian indikator kesehatan masyarakat dapat dipercepat. Lebih lanjut, Hermansyah meminta jajaran Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
Standar pelayanan ILP juga harus dipastikan berjalan secara optimal hingga fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Kepada OPD lintas sektor, ia meminta dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, antara lain dalam penguatan posyandu, penyediaan infrastruktur pendukung, jaringan informasi, serta koordinasi dan sinkronisasi program.
Sementara kepada camat, kepala desa, dan lurah, Hermansyah mendorong peran aktif dalam menggerakkan masyarakat, melakukan sosialisasi, serta memastikan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendukung pelayanan publik, termasuk sarana kesehatan, dilakukan berdasarkan kebutuhan, ketentuan, dan karakteristik wilayah. Perencanaan yang matang dinilai penting agar pembangunan tepat guna dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Integrasi pelayanan kesehatan membutuhkan kerja bersama. Masing-masing sektor harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar pelayanan yang diberikan benar-benar terintegrasi,” pungkasnya.
Rakor tersebut diikuti 72 orang, terdiri atas dua narasumber dan 70 peserta. Narasumber berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, kepala OPD atau perwakilan OPD terkait, para camat atau perwakilan, kepala desa/lurah, serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(red)
