Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menuturkan kesuksesan program prioritas nasional dapat dicapai melalui satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi, yaitu _Strategic Diamond_.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan _strategic diamond_,” ujar Menteri Rini usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).
_Strategic Diamond_ dalam Kabinet Merah Putih adalah pendekatan yang digunakan untuk mendukung manajemen strategis Presiden dengan menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Terdapat empat aktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Pada lapis _Presidential Governance Support_, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, lapis _Presidential Close Support_ memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional. Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.
Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menguraikan kerangka implementasi _Strategic Diamond_ dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran dalam dukungan manajemen strategis Presiden.
Ia menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan dan SDM serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan _Strategic Diamond_ dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.
“Melalui _Strategic Diamond_, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian PANRB berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan _collaborative_ dan _network governance_, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urainya.
Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir, sehingga keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Menteri Rini mengungkapkan, saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal.
Karena itu, Menteri Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran, untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.
_Strategic Diamond_ menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah harus bekerja dengan satu irama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini. (Iqbal/Abi)
