Baca Jambi – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi (OJK Jambi) mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Jambi stabil dan tumbuh positif pada Februari 2025.
“Kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang membaik, serta inovasi di berbagai segmen industri jasa keuangan,” tulis OJK Jambi dalam rilisnya, Kamis (1/5/2025).
Pertumbuhan positif di sektor perbankan ditopang oleh pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat sebesar 8,53 persen (yoy), terutama pada sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya.
Seiring dengan itu, transaksi di sektor pasar modal juga tumbuh sebesar 61,07 persen (yoy), yang terdiri dari transaksi saham dan reksa dana. Pembiayaan pada sektor industri keuangan nonbank (IKNB) turut meningkat sebesar 0,44 persen (yoy), yang ditopang oleh perusahaan pembiayaan.
OJK Jambi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait dengan mensinergikan program-program kerja dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program kerja, antara lain kegiatan edukasi dan literasi keuangan serta program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) stabil dan tumbuh, per Februari 2025 kredit tumbuh sebesar 8,61 persen (yoy) menjadi Rp54,96 triliun. Kredit konvensional tumbuh sebesar 7,38 persen (yoy) menjadi Rp48,62 triliun dan untuk pembiayaan syariah tumbuh sebesar 18,99 persen menjadi Rp6,34 triliun.
Terdapat peningkatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,88 persen (yoy) yang berasal dari DPK perbankan konvensional yang meningkat sebesar 2,55 persen (yoy) menjadi Rp42,97 triliun, dan peningkatan DPK perbankan syariah sebesar 31,79 persen (yoy) menjadi sebesar Rp4,79 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Februari 2025 tercatat sebesar 115,08 persen atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 88,92 persen. Sementara itu, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,80 persen atau di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,19 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh konsumsi sebesar 42,32 persen diikuti investasi sebesar 28,89 persen dan modal kerja sebesar 28,79 persen.
Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 46,25 persen dan non-UMKM sebesar 53,75 persen.
Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) sebesar 28,89 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 28,58 persen dan perdagangan besar dan eceran sebesar 15,92 persen.
Penyaluran kredit BPR di Jambi mengalami peningkatan pada Februari 2025 sebesar 4,51 persen (yoy) menjadi Rp1,06 triliun, selaras juga dengan peningkatan DPK sebesar 2,80 persen (yoy) menjadi Rp955,90 milyar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Jambi pada Februari 2025 tercatat sebesar 83,10 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL sebesar 16,36 persen.
Porsi kredit modal kerja sebesar 54,23 persen dari total penyaluran kredit, diikuti dengan investasi sebesar 30,50 persen dan konsumsi sebesar 15,27 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,91 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,09 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 22,00 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 19,47 persen.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pada sektor IKNB, kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Februari 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 30,60 persen (yoy). Sejak berdiri pada tahun 2019 s.d. Februari 2025, LKMS telah menyalurkan dana sebesar Rp2,99 miliar kepada 1.574 nasabah dengan NPF sebesar 1,39 persen.
Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Jambi Januari 2025 dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp9,056 triliun atau menurun 0,26 persen (yoy) dengan Non-Performing Financing (NPF) di angka 3,23 persen. Terdapat peningkatan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 1.311.499 kontrak atau meningkat 44,08 persen (yoy).
Sementara itu, industri modal ventura posisi bulan Januari 2025 menunjukan total pembiayaan menjadi sebesar Rp115,94 miliar, meningkat 11,81 persen (yoy) dan rasio NPF sebesar 2,72 persen, turun sebesar 0,02 persen (yoy).
Dari sisi perusahaan pergadaian, posisi bulan Februari 2025 menunjukkan adanya penurunan aset sebesar 4,33 persen (ytd) menjadi sebesar Rp2,14 miliar. Dari sisi pinjaman yang diberikan menurun sebesar 27,93 persen (qtq) menjadi sebesar 0,66 miliar.
Pada Januari 2025, sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 4,57 persen (yoy) menjadi Rp231,95 miliar dan total investasi meningkat 6,58 persen (yoy) menjadi Rp224,94 miliar.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dari Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Jumlah investor tercatat sebanyak 138.202 Single Investor Identification (SID), meningkat 15,10 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada bulan Februari 2025 tercatat sebesar Rp109,73 miliar atau meningkat 20,76 persen (yoy).
Sedangkan dari sisi jumlah transaksi saham tercatat sebesar Rp1,27 triliun atau meningkat sebesar 65,84 persen (yoy).
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai dengan Maret 2025, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 12 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 2.890 peserta. Program kegiatan OJK dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
OJK Jambi juga telah menerima sebanyak 41 pengaduan konsumen, yang terdiri dari 18 pengaduan perbankan dan 22 pengaduan IKNB. Saat ini terdapat 2 pengaduan yang masih menunggu info konsumen, 10 pengaduan sedang menunggu tanggapan konsumen, dan sebanyak 2 pengaduan dalam proses penanganan oleh PUJK.
Pada Maret 2025, OJK Jambi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penipuan investasi melalui entitas dengan nama Blackrock dengan alamat www.blackrockn.xyz. Entitas tersebut melaksanakan kegiatan money game yang ditawarkan melalui pesan Whatsapp. Entitas Blackrock dimaksud telah dinyatakan Satgas Waspada Investasi termasuk dalam daftar entitas investasi ilegal tanggal 2 Agustus 2019.
OJK Jambi tetap berkomitmen dalam pelindungan terhadap konsumen, secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap adanya tawaran investasi ilegal serta diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi laman dengan tautan sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
Selanjutnya, OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 2.332 permintaan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Pada Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pembahasan program kerja TPAKD Pemerintah Kota Jambi dan coaching clinic penggunaan SiTPAKD kepada seluruh tim teknis TPAKD se Provinsi Jambi.
Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TPAKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. (*)
