Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya dalam merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB).
“Acara yang sederhana ini memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj. Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya.
“Selama satu tahun Pak Ramses menjabat, saya berterima kasih banyak Pak Ramses. Karena saya melihat bahwa Papua relatif tenang, terkendali, aman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan sejumlah persoalan strategis yang kini dihadapi Provinsi Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia dan penurunan kapasitas fiskal akibat pembentukan DOB. Ia menggarisbawahi belum meratanya penempatan pegawai ke wilayah DOB seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sementara alokasi anggaran kini semakin terbagi.
“Kapasitas fiskal dari yang besar sekali [lantas] menurun, karena dibagi ke Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Nah, ini akibatnya kapasitas fiskal menurun, [namun] jumlah pegawai masih banyak. Sehingga sekitar 30–35 persen APBD di Papua itu terserap untuk belanja pegawai,” ungkapnya.
Untuk itu, Mendagri mendorong penerapan strategi promosi dan pemberian insentif guna memotivasi aparatur pindah ke DOB, dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial seperti kondisi keluarga dan tempat tinggal. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Termasuk untuk perbaikan Rumah Sakit Dok II. Beban rumah sakit masih di Jayapura, karena di Nabire belum ada rumah sakit. Di Papua Selatan, Papua Pegunungan, apalagi,” ucapnya.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar, Mendagri mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik di wilayah DOB.
“Kalau bukan dari pemerintah pusat yang harus memakai APBN yang itu ada siklus anggarannya, ya undang swasta. Saya tahu banyak swasta yang ingin masuk di sana. Silakan aja. Bangun rumah sakit, perguruan tinggi misalnya,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa pembangunan fisik kantor pemerintahan DOB telah dimulai, dengan target penyelesaian paling lambat tahun 2028. Mendagri turut mengapresiasi langkah cepat sejumlah daerah yang telah menyelesaikan persoalan lahan, termasuk Papua Barat Daya.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Elisa Kambu (Gubernur Papua Barat Daya), karena tanahnya sudah clear and clean. Pembangunan sudah mulai berjalan,” ucapnya.
Terakhir, Mendagri mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pembiayaan infrastruktur tak hanya difokuskan pada kantor pemerintahan daerah, tetapi juga mencakup kantor lembaga-lembaga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan bukan hanya untuk kantor Pemda, tapi juga kantor Forkopimda. Dimulai tahun depan,” tutupnya.
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Pj. Gubernur Papua Periode 2024–2025 Ramses Limbong, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua. (tugas)
