Jakarta – Dalam rangka membantu proses Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024,
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kouta Haji Tambahan.
“Kami sebagai salah satu pelapor dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, telah menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 ke KPK,”kata Boyamin Saiman Ketua Koordinator MAKI menyampaikan kepada wartawan dalam rilisnya, Senin (11/8/2025).
Lanjut Boyamin, menjelaskan SK tersebut sulit dilacak keberadaanya, bahkan Pansus Haji DPR RI gagal mendapatkannya.
Surat Keputusan (SK) Menteri Agama tersebut yang mendasari pembagian haji khusus mendapat kuota 50% dari kuota tambahan 20.000 (10.000 untuk haji khusus/ haji plus ).
Surat Keputusan tersebut diduga melanggar :
1. Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang mengatur kuota haji khusus/plus hanya 8%, bukan 50% yang tercantum di pasal 64 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
2. Pengaturan Kuota haji haruslah berbentuk Peraturan Menteri Agama yang ditayangkan dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM saat itu.
“Jadi jelas pelanggaran jika pengaturan kuota haji hanya berbentuk Surat Keputusan Menteri Agama yang tidak perlu ditayang dalam lembaran negara dan tidak perlu persetujuan MenkumHam sesuai Pasal 9 Ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 2019,” jelasnya
3.Penyusunan SK Menteri Agama tersebut diduga disusun oleh 4 orang secara tergesa-gesa :
– AR (Gus AD) , saat itu salah satu staff khusus Menteri Agama.
– FL saat itu pejabat eselon I di Kementerian Agama
– NS, saat itu pejabat eselon II di Kementerian Agama.
– HD , pegawai setingkat eselon IV di Kementerian Agama.
Adapun dugaan kerugian negara menurut penjelasan Boyamin Saiman, yaitu : Bahwa penyimpangan yang paling utama dalam dugaan korupsi haji adalah dugaan pungutan liar terhadap calon jamaah haji khusus kuota haji tambahan sebesar Rp. 75.000.000 (equivalen dari 5.000 dolar Amerika).
Jika kuota tambahan haji adalah sebanyak 9.222 dikalikan Rp.75 juta, maka dugaan nilai pungutan liar/korupsi adalah sebesar Rp691 Milyar. Kuota haji khusus tambahan 10.000 dikurangi petugas haji 778 orang, maka diperoleh jumlah haji khusus adalah 9.222 orang
Dugaan Penyimpangan lain adalah dugaan mark up (pemahalan) dari
katering makanan dan penginapan hotel yang nilai kerugiannya belum bisa ditentukan dan menjadi tugas DPR untuk menyelidikinya.
“Untuk melacak aliran uang dan dalam rangka memaksimalkan uang pengganti serta untuk efek jera, maka MAKI mendesak wajib bagi KPK untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang,”tegas Boyamin Saiman. (tugas).
