Oleh: Abdullah Rasyid
Di abad ke-21, peta kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya digambar di atas hamparan sumber daya alam, melainkan di atas sirkuit-sirkuit kecerdasan manusianya. Jika dulu kedaulatan diukur dari seberapa rapat kita menutup pintu perbatasan, kini kedaulatan justru diuji dari seberapa cerdas kita memilah siapa yang masuk melalui pintu tersebut.
Dalam visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berambisi melakukan lompatan kuantum melalui hilirisasi industri dan transformasi ekonomi digital. Namun, ada satu pertanyaan krusial yang sering luput: siapa yang akan menjalankan mesin-mesin canggih itu?
Di sinilah fungsi imigrasi harus bertransformasi—dari sekadar penjaga gerbang administratif menjadi pemburu talenta dunia (global talent hunter).
Jebakan “Brain Drain”
Selama dekade terakhir, Indonesia terjebak dalam fenomena brain drain yang mencemaskan. Putra-putri terbaik kita seringkali memilih menetap di Singapura, Silicon Valley, atau Jerman karena ekosistem dalam negeri yang dianggap kurang ramah terhadap inovasi. Di sisi lain, birokrasi keimigrasian kita terkadang masih melihat tenaga ahli asing dengan kacamata kecurigaan yang sama dengan penyusup gelap.
Gary Becker, peraih Nobel ekonomi, dalam Human Capital Theory mengingatkan bahwa pengetahuan adalah aset produktif. Mengabaikan mobilitas talenta berarti membiarkan aset bangsa menguap. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan otot jika ingin menjadi pemain utama dunia; kita butuh asupan pikiran (otak).
Aksi Nyata Kemenimipas: Bukan Sekadar Narasi
Transformasi yang kini tengah digulirkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) adalah upaya nyata mengubah paradigma imigrasi menjadi “magnet” keunggulan kompetitif. Ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan diterjemahkan ke dalam tiga program aksi strategis:
*Pertama, Jalur Repatriasi Diaspora. Melalui penyederhanaan izin tinggal bagi eks-WNI dan keturunannya – seperti Global Citizenship of Indonesia ( GCI), Kemenimipas sedang menghapus sekat birokrasi yang selama ini menghalangi ilmuwan kita di luar negeri untuk pulang. Kita tidak ingin mereka merasa asing di tanah air sendiri. Program ini adalah upaya Brain Gain—mengambil kembali modal manusia yang sempat “terparkir” di negeri orang untuk membangun ekosistem riset nasional.
*Kedua, Digitalisasi lewat “Smart Border”. Implementasi Autogate berbasis AI dan E-Visa bukan sekadar urusan antrean di bandara. Ini adalah validasi kedaulatan digital. Dengan data biometrik yang terintegrasi, Kemenimipas bisa secara presisi menerapkan selective policy: memberikan karpet merah bagi talenta global—seperti pakar semikonduktor atau ahli energi terbarukan—sembari secara otomatis mem-filter ancaman keamanan.
*Ketiga, Skema Golden Visa untuk Hilirisasi. Sesuai mandat Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sains dan teknologi, Golden Visa diarahkan menjadi instrumen “State Capitalism”. Izin tinggal jangka panjang tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ditukar dengan komitmen investasi pada sektor strategis dan kewajiban transfer pengetahuan (knowledge transfer) kepada tenaga kerja lokal.
Nasionalisme yang Terbuka
Tentu, narasi ini seringkali berbenturan dengan sentimen xenofobia. Namun, kebijakan imigrasi pro-talenta bukanlah tentang membuka pintu selebar-lebarnya bagi buruh kasar, melainkan menyaring arus intelektual yang mampu menciptakan efek domino ekonomi.
Keberadaan tenaga ahli asing di bawah pengawasan Kemenimipas harus dipandang sebagai katalisator. Mereka datang untuk mengisi kekosongan teknis sesaat, sembari melatih SDM lokal agar dalam waktu dekat kita tidak lagi bergantung pada keahlian luar. Inilah esensi dari kemandirian yang bermartabat.
Pada akhirnya, imigrasi di era Kemenimipas adalah tentang kedaulatan yang terbuka. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam sirkulasi talenta global. Kita harus menjadi pusat gravitasi. Sebab, di masa depan, negara yang paling berdaulat bukan hanya yang paling kuat militernya, tapi yang paling cerdas mengelola akumulasi otak di dalam teritorialnya.
Penulis: Merupakan Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, selain itu sebagai Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
