Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran strategis Sekretaris daerah (sekda) dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat di daerah.
Karena itu, Sekretaris daerah (sekda) harus memiliki pemahaman yang mendalam agar seluruh program dapat diimplementasikan secara efektif.
Hal itu disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) bertema “Optimalisasi Penataan PPPK dan Tata Kelola Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara serta Sinkronisasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Daerah.” Acara ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
“Bapak Presiden sangat-sangat berharap dan sangat memahami bahwa yang menjadi tulang punggung untuk menggerakkan semua program prioritas dan program daerah ini adalah para Sekda,” katanya.
Terkait program prioritas, Tomsi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), layanan cek kesehatan gratis, hingga pendirian Sekolah Rakyat.
Melalui program-program tersebut, lanjut Tomsi, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah.
Agar program ini berjalan optimal, Tomsi mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan lahan guna mendukung pendirian Sekolah Rakyat.
“Ini satu program, kalau umpamanya daerahnya bisa menyiapkan lahan dan digunakan, setiap satu Sekolah Rakyat itu kurang lebih seribu. Seribu dari siswa yang betul-betul sangat miskin,” ujarnya.
Selain itu, Tomsi juga mengimbau Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Ia menekankan, kontribusi perekonomian daerah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pemda juga diminta mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada sisi belanja. Pasalnya, belanja Pemda berperan besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Jika tidak terealisasi optimal, maka perputaran ekonomi dikhawatirkan akan terhambat.
“Karena uang pemerintah tidak dibelanjakan atau belanjanya belum tercapai persentasenya, akhirnya uang tidak berputar, dan daerah itu ekonominya lesu. Nah, jadi tolong percepatan belanja ini juga sangat menentukan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Di samping itu, Tomsi meminta Pemda menyederhanakan proses perizinan investasi. Ia menjelaskan, Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempermudah perizinan di daerah. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah juga diharapkan mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan terpadu bagi para investor.
Ia meyakini, penyederhanaan proses perizinan akan mendorong pembangunan daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja. “[Karena] begitu izin ini keluar, maka dia akan menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Umum FORSESDASI Sri Wahyuni, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, para Sekda provinsi se-Indonesia, Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI dari seluruh provinsi, serta tamu undangan lainnya. (tugas)
