Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang di lakukan oleh Walikota Madiun Maidi (MD) periode 2025 – 2030 dengan memanggil para saksi.
Walikota Madiun Maidi (MD) ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik KPK bersama Kadis PUPR Madiun Thariq Megah (TM) dan Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku pihak swasta, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Senin (19/1/2025) beberapa bulan yang lalu.
“Hari Selasa (5/5/2026), KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, bertempat di Kantor KPPN Surakarta, Jalan Slamet Riyadiatas,”kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK menyampaikan ke wartawan dalam rilisnya, Rabu (6/5).
Lanjut Budi menjelaskan, para saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangan, yaitu:
1. SWO Pensiun ASN (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun)
2. AIS Swasta
3. SBK Kepala Bakesbangpol Kota Madiun
4. JJRO ASN Pemkot Madiun (Kepala Badan Pendapatan Daerah)
5. RS ASN Dinas PUPR Kota Madiun (Katim Kerja PBG Bidang Cipta Karya)
6. SBM ASN Dinas PUPR Kota Madiun (Katim Penataan Bangunan & Lingkungan Bidang Cipta Karya)
7. NA ASN Pemkot Madiun
8. PH Swasta
9. AP Swasta
10. SUS Swasta
“Dalam pemeriksaan para saksi tersebut, penyidik mendalami soal dugaan permintaan CSR oleh Walikota kepada para developer, sementara proyeknya belum jalan.
Dimana jika tidak memberikan CSR, maka izinnya tidak dikeluarkan,”jelas Budi.
Atas perbuatannya, terhadap Sdr. Maidi (MD) dan Sdr.Rochim Ruhdiyanto (RR) disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf e UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, Sdr. Maidi (MD) bersama-sama dengan Sdr. Thariq Megah (TM) disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. (tugas)
.
